Akurat Logo

ICJ Nyatakan Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingya, Desakan Sanksi Militer Menguat

Fitra Iskandar | 21 November 2026, 10:57 WIB
ICJ Nyatakan Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingya, Desakan Sanksi Militer Menguat
Ilustrasi bendera Myanmar - Pixabay

AKURAT.CO Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pemerintah Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap etnis Rohingya dalam operasi militer brutal pada 2017. Putusan bersejarah ini memicu desakan kelompok hak asasi manusia agar masyarakat internasional menjatuhkan sanksi ekonomi dan militer terhadap Myanmar.

Putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) tersebut menjadi keputusan penting dalam upaya mencari keadilan bagi Rohingya. Pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu memerintahkan pemerintah Myanmar mengambil langkah untuk memastikan para pengungsi Rohingya dapat kembali ke tanah air dengan aman, memberikan ganti rugi kepada para korban, serta mengadili pihak-pihak yang diduga terlibat dalam genosida.

Namun, ICJ tidak memiliki kewenangan langsung untuk memaksakan pelaksanaan putusannya. Jika Myanmar menolak mematuhi keputusan tersebut, ICJ hanya dapat melaporkan ketidakpatuhan itu kepada Dewan Keamanan PBB.

Pemerintah Myanmar sendiri selama ini membantah melakukan genosida. Mereka berdalih operasi militer pada 2017 merupakan tindakan untuk menghadapi kelompok pemberontak.

Presiden Myanmar Min Aung Hlaing, yang sebelumnya merupakan pemimpin militer, berada dalam posisi komando ketika operasi tersebut berlangsung. Dalam putusannya, ICJ menyebut bukti-bukti menunjukkan pasukan Myanmar telah membunuh sekitar 100.000 warga Rohingya.

Juru bicara presiden, Khine Khine Soe, menyatakan pemerintah tidak menerima keputusan tersebut. Ia menyoroti hasil pemungutan suara yang menunjukkan sembilan hakim mendukung putusan, sementara enam lainnya menolak.

"Keputusan itu tidak disepakati oleh seluruh 15 hakim. Jadi, putusan tersebut tidak diambil secara bulat. Menurut saya, keputusan itu tidak adil," ujarnya kepada wartawan di Naypyidaw.

Meski tidak disepakati secara bulat, putusan ICJ tetap bersifat final dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak dalam perkara tersebut.

Amnesty International Desak Embargo Senjata terhadap Myanmar

Desakan sanksi terhadap Myanmar tidak hanya datang dari organisasi yang memperjuangkan hak-hak Rohingya. Amnesty International juga meminta negara-negara di dunia menghentikan seluruh bentuk dukungan militer kepada pemerintahan Myanmar.

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, memperingatkan pemerintah berbagai negara agar tidak memberikan legitimasi internasional kepada Presiden Min Aung Hlaing ketika pelanggaran HAM berat masih berlangsung di Myanmar.

Ia mendesak penghentian pengiriman senjata, peralatan keamanan dan pengawasan, serta bantuan militer maupun keamanan kepada negara tersebut.

Amnesty International juga meminta Dewan Keamanan PBB memberlakukan embargo senjata global terhadap Myanmar dan membawa seluruh situasi di negara itu ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Namun, langkah tersebut berpotensi menghadapi hambatan politik. ICC saat ini berada di bawah sanksi Amerika Serikat, termasuk sejumlah hakim dan stafnya. Karena itu, upaya membawa persoalan Myanmar melalui Dewan Keamanan PBB juga berisiko menghadapi veto Washington.

Sebelumnya, jaksa ICC pada akhir 2024 telah meminta penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Min Aung Hlaing. Permintaan tersebut berkaitan dengan dugaan tanggung jawabnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.

Hingga kini, belum ada pengumuman terbuka mengenai keputusan hakim ICC atas permintaan tersebut.

Kantor Jaksa ICC menegaskan bahwa putusan ICJ tidak akan memengaruhi perkara yang sedang dipertimbangkan para hakim ICC. Hal ini karena kedua pengadilan memiliki kewenangan berbeda.

ICJ menangani tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional, sedangkan ICC mengadili pertanggungjawaban pidana individu.

Sumber: PBS

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.