Prabowo Akan Hapus Utang 1 Juta Pelaku UMKM Senilai Rp14 Triliun

AKURAT.CO Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan kebijakan penghapusan utang bagi sekitar 1 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tahun 2025.

Total nilai utang yang dihapuskan mencapai Rp14 triliun, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan peluang baru bagi UMKM berkembang.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk memulai kembali usaha mereka tanpa beban utang yang macet.

“Targetnya sekitar 1 juta pelaku UMKM akan mendapat manfaat dari program ini. Dengan penghapusan utang, mereka bisa memulai dari nol dan kembali mendapatkan akses pinjaman,” ujar Maman dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Baca Juga: YLKI Imbau Masyarakat Bijak Gunakan Diskon Listrik, Hindari Panic Buying!

Di tahap awal, sebanyak 67 ribu UMKM akan mendapat penghapusan utang senilai Rp2,4 triliun.

Program ini direncanakan akan resmi diluncurkan pada minggu kedua Januari 2025, dengan menghadirkan 3 ribu pelaku UMKM penerima manfaat secara langsung.

“Tadi Pak Presiden menyampaikan, minggu depan kita akan luncurkan program ini. Sebanyak 3 ribu penerima manfaat akan kita undang untuk mengikuti acara tersebut,” kata Maman.

Maman memastikan bahwa kebijakan penghapusan utang ini tidak akan merugikan bank, termasuk bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Penghapusan piutang macet justru dianggap sebagai solusi untuk membersihkan daftar kreditur yang tidak aktif dan memberikan peluang baru bagi UMKM yang berkomitmen melanjutkan usahanya.

“Kalau utang macet dibiarkan, bank juga rugi karena kredit macet ini tercatat dalam administrasi mereka. Banyak yang masuk daftar hitam, ada yang sudah meninggal, atau tidak bisa lagi dilacak. Namun, bagi mereka yang masih ingin melanjutkan usaha, penghapusan utang ini akan memberikan akses pembiayaan baru,” jelasnya.

Baca Juga: Putusan MK Soal Presidential Threshold Jangan Hambat Konsolidasi Nasional

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, yang ditandatangani pada 5 November 2024.

“Ini adalah langkah strategis untuk mendukung pemulihan ekonomi UMKM, terutama setelah berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha kecil beberapa tahun terakhir,” tambah Maman.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap UMKM dapat kembali menjadi motor penggerak perekonomian nasional.