Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Keramaian

AKURAT.CO  Pemerintah secara resmi menetapkan vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster) sebagai syarat perjalanan menggunakan transportasi umum dan keramaian.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Airlangga  juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga meminta adanya lokasi vaksinasi dosis ketiga di bandara.

"Dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi tadi bahwa presiden untuk di airport disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga," kata Airlangga. 

Airlangga menyebut Satgas Covid-19 pun sudah mengeluarkan surat edaran untuk kegiatan keramaian wajib menyertakan bukti vaksin dosis ketiga.

Selain itu, penggunaan aplikasi PeduliLindungi juga di berbagai tempat untuk terus diperketat dan ditingkatkan.

Hal ini mengingat dalam kurun waktu terakhir ini masyarakat mulai lalai dan kendor. 

"Satgas sudah mengeluarkan surat edaran untuk kegiatan keramaian itu wajib dosis ketiga, jadi dikaitkan dengan izin keramaian," ujarnya. 

"Bapak Presiden mengingatkan bahwa aplikasi PeduliLindungi di berbagai tempat untuk terus diperketat jadi tidak boleh kendor karena beberapa tempat termonitor agak kendor. Ini yang harus ditingkatkan lagi, karena tadi diingatkan beberapa negara (kasus) masih tinggi jadi pandemik belum usai," papar Airlangga. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menyinggung soal cakupan vaksinasi booster yang baru mencapai 24,5 persen.

Jokowi meminta agar cakupan vaksinasi Covid-19 terus ditingkatkan khususnya di luar Jawa Bali. Adapun cakupan vaksinasi dosis kedua masih di bawah 50 persen ada di Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Sementara secara nasional, cakupan vaksinasi dosis ketiga rata-rata masih di bawah 20 persen.

"Saya kira ini terus kita dorong, saya minta Kapolri, Panglima TNI, dan juga Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk mendorong terus agar vaksinasi booster bisa dilakukan terutama di kota-kota yang memiliki interaksi antar masyarakatnya tinggi," jelasnya.

Jokowi juga meminta perlunya kembali menggaungkan pelaksanaan protokol kesehatan. Pasalnya puncak kasus gelombang subvarian BA4 dan BA5 diprediksi terjadi pada minggu ketiga atau keempat bulan ini.

Pemerintah sendiri memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) luar Jawa Bali masih diperpanjang.[]