Apa yang Sebenarnya Terjadi di Destinasi Wisata Machu Picchu?

AKURAT.CO Pengunjuk rasa memblokir akses menuju objek wisata Machu Picchu akibat sistem tiket terbaru.

Wisatawan telah dievakuasi dari situs peninggalan Suku Inca itu, namun kemungkinan akan terjadi lebih banyak kerusuhan.

Ratusan turis terdampar di dekat Machu Picchu yang merupakan destinasi wisata paling banyak dikunjungi di Peru. Namun objek wisata tersebut menjadi sepi karena para demonstran memblokir rute kereta api dan bus hingga menutup toko serta restoran lokal di Aguas Calientes, pintu gerbang ke Machu Picchu di wilayah Cuzco.

Beberapa pengunjung mengunggah video di media sosial untuk meminta bantuan evakuasi dari Machu Picchu. Polisi berhasil mengevakuasi sekitar 700 wisatawan pada Sabtu.

Diketahui pengunjuk rasa turun ke jalan pada hari Kamis untuk menuntut pemerintah membatalkan kontrak yang memungkinkan perusahaan menjual tiket ke Machu Picchu untuk pertama kalinya. Tiket sebelumnya dijual melalui kantor kebudayaan di Cuzco yang dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Para pengunjuk rasa menyetujui gencatan 24 jam pada hari Selasa untuk berdiskusi bersama pemerintah.

Baca Juga: Kota Gerbang ke Machu Picchu Berkobar, Kerusuhan Peru Tewaskan 47 Orang

Meskipun Machu Picchu secara resmi dibuka, layanan kereta api ke Aguas Calientes dan bus wisatawan ke benteng tersebut tetap ditangguhkan.

Kedutaan Besar AS memberi saran untuk para wisatawan yang ingin masuk ke lokasi tersebut dengan memastikan membawa cukup makanan dan obat-obatan yang diperlukan.

Machu Picchu diyakini sebagai destinasi wisata bangsawan Inca pada abad ke-15. Menerima sekitar 2,2 juta pengunjung pada tahun lalu dan sebelum pandemi jumlah pengunjung mencapai 4,6 juta. Peru telah berusaha mendorong wisatawan untuk mengunjungi situs kuno lainnya untuk mencegah kepadatan berlebihan yang menurut UNESCO dapat merusak bagian dari strukturnya.

Siapa yang Memprotes?

Para pengunjuk rasa termasuk operator tur, pemandu, aktivis dan penduduk di wilayah Cuzco. Mereka menentang perusahaan swasta mengambil keuntungan dari penjualan tiket ke Machu Picchu dan mengeklaim bahwa perusahaan Joinnus dipilih untuk mengelola penjualan tahu lalu melalui kesepakatan korup dengan Menteri Kebudayaan, Leslie Urteaga. Namun rumor ini dibantah langsung oleh sang menteri.

Elvis La Torre, Wali Kota Aguas Calientes, mengatakan bahwa pemerintah tidak berdiskusi dengan otoritas lokal atau penduduk mengenai sistem online terbaru. Hal ini memicu ketidakpercayaan masyarakat di Cuzco terhadap pemerintahan Presiden Dina Boluarte.

Boluarte mulai menjabat pada akhir tahun 2022 setelah menggulingkan pendahulunya dan ditangkap setelah mencoba membubarkan Kongres Peru. Hal ini memicu protes nasional secara luas dengan tindakan keras yang menyebabkan 49 warga sipil tewas terutama di wilayah masyarakat adat.

Respons pemerintah

Dikutip dari nytimes.com, pemerintah mengatakan sistem tiket baru bertujuan untuk membuat penjualan lebih transparan. Laporan tersebut menuduh bahwa terdapat mafia yang memiliki hubungan dengan pemerintah daerah Cuzco mengalihkan sebagian tiket untuk dijual di pasar gelap. Hal ini dinilai merampas pendapatan publik dan mempersulit dalam mengukur jumlah pengunjung sebenarnya ke destinasi tersebut.

Selain itu, pemerintah juga telah berupaya menerapkan sistem dinamis, di mana terdapat batas harian pengujung yang berubah sepanjang tahun.

Menurut komisi pariwisata di kongres, perusahaan yang mengangkut wisatawan ke Machu Picchu secara rutin melaporkan jumlah wisatawan per hari yang lebih tinggi dibandingkan penjualan tiket resmi.
Kantor pengawas keuangan nasional menemukan selama tahun 2021 dan 2022 terdapat sebanyak 70.000 hingga 80.000 pengunjung ke Machu Picchu. Namun angka ini belum dihitung oleh kantor kebudayaan regional sehingga menyebabkan kerugian sekitar USD2 juta per tahun.

Baca Juga: Diguncang Protes Berdarah, Peru Evakuasi Ratusan Turis yang Terjebak di Machu Picchu

Kelanjutan Negosiasi

Para pengunjuk rasa meminta agar menteri kebudayaan mengundurkan diri dan kontrak dengan Joinnus dibatalkan. Kementerian Kebudayaan mengumumkan bahwa mereka akan memindahkan sistem tiket baru ke platform yang dikelola oleh pemerintah ke pemerintah daerah Cuzco pada hari Selasa.

Urteaga mengatakan butuh jangka waktu yang bijaksana untuk melakukan transisi ke sistem baru yang dikelola negara.

Kami tidak bisa kembali ke sistem sebelumnya,” katanya di X, sebelumnya Twitter. "Kita harus memiliki platform yang aman, transparan, dan obyektif,” tambahnya.

Joinnus telah menyetujui untuk mengakhiri kontrak lebih awal . Bapak La Torre, walikota memberi usulan untuk memperbarui platform online pemerintah daerah dalam menjual tiket guna memastikan transparansi.

"Kami akan setuju untuk memodernisasi sistem penjualan Kementerian Kebudayaan," katanya dalam video yang diunggah online.

"Tetapi hanya jika prosesnya transparan dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan."

Belum ada kejelasan mengenai kelanjutan demo dalam aksi protes mereka setelah gencatan senjata berakhir pada tengah malam hari Selasa.

Sebagai informasi tambahan, Peru memang sebelumnya penuh dengan konflik sosial dan bukan hal baru jika penduduk di daerah pedesaaan melakukan pemblokiran jalan. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian media terhadap tuntutan mereka dan menekan pihak berwenang untuk bernegoisasi.

Dalam dekade terakhir, pengunjuk rasa telah memblokir beberapa akses kereta api ke Machu Picchu sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi bagi guru dan petugas kesehatan. Selain itu juga menuntut untuk tarif layanan kereta api yang lebih rendah atau bantuan bagi petani selama kekurangan pupuk akut.

Pada akhir tahun 2022 dan awal tahun lalu, pariwisata di sebagian besar Peru selatan, termasuk Machu Picchu terhenti selama beberapa minggu karena kerusuhan politik setelah Boluarte menjabat.