Prabowo Instruksikan Agar RI Tak Impor Komoditas Pangan di 2025

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kebijakan pangan yang berpihak pada rakyat dan kedaulatan nasional dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Senin (2/12/2024).

Presiden memberikan apresiasi terhadap pencapaian sektor pangan di 2024, seraya menegaskan kelanjutan visi menuju ketahanan pangan yang kokoh.

"Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Presiden sebelumnya. Dukungan Presiden Joko Widodo memungkinkan kita mengatasi tantangan seperti El Nino dan La Nina tahun ini," ujar Presiden.

Ia juga memuji koordinasi kementerian dan lembaga terkait yang berhasil meningkatkan produksi dan cadangan pangan nasional, termasuk stok beras yang hampir mencapai 2 juta ton. Presiden optimistis bahwa pada 2025, Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras. "Tidak hanya bebas dari impor beras, tapi juga dari semua komoditas pangan," tegasnya.

Ia berharap arah kebijakan pangan ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat di sektor pangan.

Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045, Bapanas Perkuat Stok CPP

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, mendukung optimisme tersebut dengan melaporkan stabilitas inflasi pangan di akhir 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan bulanan pada November 2024 mencapai 1,07%, meningkat dari -0,11% pada bulan sebelumnya.

Untuk Desember, pemerintah melalui Perum Bulog menyalurkan 220 ribu ton bantuan pangan beras kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Langkah ini diproyeksikan mendorong inflasi beras pada Januari dan Februari 2025, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga mencatat inflasi pangan bulanan pada Desember 2023 sebesar 1,42%, turun dibandingkan 2,24% pada Desember 2022, menunjukkan tren positif pengendalian harga pangan.

Sementara itu, inflasi beras berada dalam tren stabil. Pada akhir 2023, inflasi beras mencapai 0,48%, jauh lebih rendah dibandingkan Desember 2022 yang mencapai 2,30%. Bahkan pada November 2024, beras mencatat deflasi sebesar 0,45%, menunjukkan keberhasilan intervensi pemerintah.

Untuk 2025, pemerintah menyesuaikan jumlah PBP menjadi 16 juta orang. Penyesuaian ini didasarkan pada data terbaru penurunan angka kemiskinan yang mencapai 25,22 juta orang pada Maret 2024, turun 0,68 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pendataan yang lebih tepat sasaran melalui program P3KE turut membantu optimalisasi distribusi bantuan.

Di samping program bantuan pangan, pemerintah juga meluncurkan inisiatif baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meningkatkan target Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras menjadi 1,5 juta ton. Langkah ini diharapkan memberikan akses lebih luas terhadap beras berkualitas baik dengan harga terjangkau.

Presiden Prabowo menyatakan, program-program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. “Kita harus terus melangkah maju, menjaga stabilitas, dan memastikan rakyat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini,” tukasnya.