Pemerintah Cabut 2.051 IUP Tambang, 585 di Antaranya Dibatalkan

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membenarkan bahwa Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, telah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2022 hingga 14 Maret 2024.
Namun demikian, 585 IUP di antaranya telah dibatalkan pencabutannya karena sudah memenuhi persyaratan untuk beroperasi kembali. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa, 19 Maret 2024.
"BKPM sampai saat ini telah mencabut 2.051 IUP. Terdiri dari 1.749 IUP mineral dan 302 IUP batu bara sesuai SK pencabutan," kata Arifin.
Baca Juga: Temui Jokowi, Chairman Freeport Singgung Perpanjangan Izin Tambang Di Indonesia
Ditambahkan, dari jumlah tersebut, pencabutan 585 IUP di antaranya telah dibatalkan oleh BKPM karena sudah memenuhi syarat untuk beroperasi, terdiri dari 499 IUP mineral dan 86 IUP batu bara.
Namun baru 469 IUP yang telah dimasukkan ke dalam sistem minerba one data Indonesia (MODI), sementara 4 IUP sedang dalam proses masuk, dan 112 belum bisa masuk MODI karena masih memiliki kewajiban pembayaran PNBP.
"Sampai 14 Maret 2024 sebanyak 585 IUP telah dibatalkan pencabutannya oleh BKPM," imbuhnya.
Asal tahu, pencabutan IUP tambang tersebut atas instruksi Presiden Jokowi kepada BKPM. Sejatinya ada 2.078 IUP yang ditargetkan dicabut pada periode Januari - November 2022 tersebut, namun hingga kini hanya 2.051 IUP saja yang berhasil dicabut.
Sangkan 27 IUP sisanya tidak dicabut, yang terdiri dari 8 IUP di Aceh karena Otsus, 12 IUP dibatalkan karena kewenangan gubernur, 1 IUP aspal karena kebijakan Presiden, 2 IUP sudah berakhir, dan 4 IUP dicabut 2 kali.
Menurut Arifin, perintah berwenang mencabut IUP jika pemegangnya tidak memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan, melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau dinyatakan pailit.
Salah satu kewajiban pemegang IUP adalah menyampaikan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) tahunan, yang jika tidak dilaksanakan dianggap sebagai tidak melaksanakan RKAB perusahaan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global








