Lelang Kapal FSO Ardjuna Sakti, Kementerian ESDM Hemat APBN Rp3 Miliar Per Tahun

AKURAT.CO Kementerian ESDM telah melelang Barang Milik Negara (BMN) berupa Kapal FSO Ardjuna Sakti (Floating Storage Offloading). Dengan lelang ini, kementerian berhasil menghemat APBN sebesar Rp3 Miliar sebagai biaya sandar kapal setiap tahunnya.

Dalam surat Kepala KPKNL Banten Nomor S-176/KNL.060/2023 tanggal 17 Januari 2023, diketahui lelang dilakukan lewat website lelang.go.id oleh Pusat Pengelolaan BMN atau PPBMN bersama Ditjen Migas dan DJKN Kementerian Keuangan. 

"Saat penutupan penawaran lelang, ditetapkan pemenang lelang atas Kapal Ardjuna Sakti dengan total nilai lelang sebesar Rp2,4 miliar pada tanggal 31 Januari 2023," tulis surat tersebut dikutip Sabtu (27/5/2023).

Ditjen Migas kemudian mengusulkan penghapusan BMN melalui surat Sekretaris Ditjen Migas nomor 0040/95/KPA/2023 tanggal 5 April 2023 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara menyusul penetapan pemenang lelang, dokumen bukti penerimaan negara sebagai bukti pembayaran nilai lelang, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang, 

Pada 15 Mei 2023, PPBMN menindaklanjuti surat tersebut dengan Surat Keputusan (SK) penghapusan BMN atas Kapal Ardjuna Sakti tersebut melalui SK nomor 467.K/BN.07/SJN.A/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Serang, Banten. 

Sejarah Kapal FSO Ardjuna Sakti

Asal tahu, kapal FSO Ardjuna Sakti telah membebani APBN sejak diserahterimakan kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM pada tahun 2008. Pembebanan terhadap APBN tersebut terjadi karena kewajiban Kementerian ESDM dalam membayar biaya penambatan/sandar kapal.

Awalnya kapal FSO Ardjuna Sakti digunakan untuk melaksanakan program konversi dari BBM ke Gas. Namun seiring dengan pelaksanaan program, kapal tersebut mengalami kerusakan.

Berdasarkan analisis biaya perbaikan atas kapal tersebut ditemukan bahwa biaya perbaikan sangat besar dan tidak ekonomis. Biaya perbaikan yang tidak ekonomis tersebut mengakibatkan Kapal FSO Ardjuna Sakti dinyatakan sudah tidak layak untuk dimanfaatkan dan dioperasikan, dan rusak berat pada tahun 2010 dan diusulkan proses pemindahtanganannya pada tahun 2012.

Proses usulan pemindahtanganan tersebut mengalami perjalanan yang sangat panjang hingga mendapatkan persetujuan oleh DPR-RI pada rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada 20 September 2022.