PHRI Tolak Kewajiban Serfitikasi CHSE Bagi Hotel dan Restoran!

AKURAT.CO  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menolak rencana pemerintah yang mewajibkan sertifikasi cleanliness, health, safety, and environmentally friendly (CHSE) bagi hotel dan restoran.

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono menyatakan mewajibkan CHSE bersifat kontra produktif dari upaya yang berusaha bangkit dari keterpurukan.

"Sejak kemunculan dan penerapannya CHSE ini belum memberikan dampak signifikan terhadap usaha hotel dan restoran. Hal tersebut hanya bersifat sebagai “marketing gimmick” dengan labeling “I do Care” ucapnya saat konfrensi virtual, Senin (27/9/2021).

Ia mengatakan sejatinya praktik Clean, Health, Safety, Environment sudah menjadi best practice hotel dan juga sudah termasuk dalam penerapan standar laik sehat, food safety management system dan OHSA.

Menurutnya CHSE ini digadang-gadang akan diterapkan pada seluruh industri pariwisata termasuk Desa Wisata dan lain-lain, apabila akan di dorong menjadi sertifikasi mandiri dengan mekanisme OSS berapa banyak kapitalisasi dana yang akan terhimpun dari program kurang bermanfaat ini. Serta tentunya akan sangat membebani pengusaha. 

Sebagai gambaran umum, dengan jumlah hotel bintang dan non bintang saat ini yang menurut data BPS terdapat 29,243 maka apabila biaya sertifikasi ditetapkan Rp10 juta saja maka akan terkumpul 292 miliar lebih per tahunnya.

Sedangkan jumlah restoran diseluruh Indonesia menurut (Euromonitor International, 2019; Yuningsih, 2021), adalah 118,069 jika biaya diasumsikan Rp8 juta saja per unit maka akan terjadi pengeluaran sebesar lebih dari Rp944 miliar yang  sangat memberatkan. 

"Ini termasuk negative sum game, transfer economic value dari hotel dan restoran kepada pelaku usaha," ujarnya.

Sehingga mewajibkan sertifikasi CHSE ini justru bertentangan dengan upaya recovery bisnis pariwisata yang telah terdampak paling buruk dari sektor economi lainnya.

Sekadar informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan sejumlah strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

"Begitu banyak kegiatan paripurna yang terdampak akibat pandemi terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis dan inovatif agar roda perekonomian tetap bisa berjalan," katanya saat membuka Rakornas Parekraf Tahun 2021 dengan tema "Pemulihan dan Pertumbuhan Sektor Parekraf" seperti dilansir dari Antara, Senin (27/9/2021).[]