Deretan Kendala UMKM Pertanian, Terbatasnya Permodalan hingga Disparitas Harga

AKURAT.CO Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menekankan pentingnya peran koperasi petani dalam sebuah ekosistem pertanian.

Ia menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendominasi sektor pertanian dan pangan, dengan proporsi hampir mencapai 52 persen. Para pelaku usaha di sektor pertanian tersebut menghadapi kendala seperti kepemilikan lahan sempit atau terbatasnya pada permodalan.

“Mereka juga menghadapi rantai pasok komoditas yang rumit dan panjang sehingga kerap menekan harga petani atau nelayan,” katanya di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Menurut Teten, untuk memberdayakan para petani dan mencapai ketahan pangan, Kementerian Koperasi dan UKM berusaha mendorong penguatan kelembagaan petani, nelayan dan peternak dalam sebuah koperasi modern sehingga nantinya bisa mencapai skala ekonomis.

Koperasi modern tersebut nantinya akan mengadopsi konsep corporate farming (korporatisasi pangan).

“Ada 8 komoditas yang sedang dijajaki penguatan kelembagaannya,” kata Teten.

Selain itu, koperasi harus mampu jadi jembatan dengan perbankan nasional, agar bisa mendapat permodalan yang memadai.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menuturkan, sejauh ini masih ada disparitas harga sejumlah pangan yang cukup besar di sejumlah daerah, khususnya daerah-daerah terpencil. Hal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya pasokan dan produksi serta tingginya biaya logistik.

Pemerintah, dalam mengatasi disparitas harga pangan tersebut. Salah satu upaya untuk menekan disparitas harga pangan tersebut adalah dengan “Gerai Maritim” dengan memanfaatkan Tol Laut.

Gerai Maritim, kata Mendag Agus, merupakan kegiatan untuk mendistribusikan barang, khususnya barang Kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal serta Perbatasan (3TP) dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas harga. “Pemerintah memberi subsidi untuk ongkos angkutnya,” ujar dia.

Mendag Agus mengatakan, untuk mendukung peningkatan daya saing produk pangan, Kementerian Perdagangan telah memiliki sejumlah program dalam jangka pendek dan menengah.

Kebijakan jangka pendek antara lain kemitraan antara para pelaku usaha, Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan pelatihan kepada UMKM. Adapun kebijakan jangka menengah di antaranya kebijakan stabilisasi harga, kebijakan pengendalian impor dalam mendukung subsitusi impor, memfasilitasi akses terhadap pembiayaan.

“Strategi lainnya pemanfaatan resi gudang dan juga pasar lelang komoditas,” kata dia. []