DPP IWAPI Tegaskan Munas Tetap Digelar 2–3 November, Munaslub Bandung Tak Sah

AKURAT.CO Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI) menegaskan Musyawarah Nasional (Munas) IWAPI tetap akan diselenggarakan pada 2–3 November 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta.

DPP IWAPI juga menyatakan tidak mengakui hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Bandung pada 29–30 Oktober 2026.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan mengenai Munaslub IWAPI di Bandung yang dikabarkan menetapkan Hana Hasanah Fadel sebagai Ketua Umum IWAPI periode 2026–2031.

Baca Juga: Kementan dan Iwapi Sinergi Perkuat Ketahanan Pangan

DPP IWAPI menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan organisasi harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Oleh karena itu, DPP tetap berpegang pada agenda Munas di Jakarta sebagai forum organisasi untuk mengevaluasi kepengurusan sekaligus menentukan kepemimpinan IWAPI periode berikutnya.

Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi, menyatakan pihaknya tidak mengakui penyelenggaraan maupun hasil Munaslub Bandung. Menurutnya, setiap forum yang membawa konsekuensi terhadap kepemimpinan dan struktur organisasi harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART.

“Jelas kami tidak mengakui itu. Itu merupakan Munaslub ilegal,” kata Nita.

Nita menjelaskan, Munas merupakan agenda penting dalam siklus organisasi. Forum ini menjadi momentum pertanggungjawaban kepengurusan atas pelaksanaan program kerja selama lima tahun sekaligus proses pemilihan Ketua Umum untuk periode 2026–2031.

Munas kali ini juga menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan setelah Nita menjalankan dua periode sebagai Ketua Umum sesuai AD/ART organisasi.

Nita berharap seluruh tahapan organisasi dapat berjalan tertib dan memberikan ruang bagi anggota untuk menentukan arah kepemimpinan IWAPI berikutnya.