Stok Beras 5,1 Juta Ton Jadi Bantalan RI Hadapi El Nino

AKURAT.CO Pemerintah mengandalkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kini mencapai 5,1 juta ton untuk menjaga pasokan pangan di tengah ancaman El Nino dan kenaikan harga beras di pasar global. 

Dari stok tersebut, pemerintah juga telah menyalurkan 1,69 juta ton beras melalui berbagai program intervensi hingga 24 Agustus 2026.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, posisi stok beras pemerintah saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. 

Baca Juga: Kementerian PU Tangani 1.229 Lokasi Terdampak Kekeringan El Nino

Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras ketika produksi dan distribusi menghadapi tekanan akibat kondisi iklim.

"Stok kita sekarang, meski ada El Nino, yang tertinggi. Alhamdulillah cadangan kita tertinggi selama Republik ini berdiri, yaitu 5,1 juta ton," kata Amran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurut Amran, besarnya cadangan beras pemerintah menjadi salah satu instrumen untuk menghadapi dinamika pangan, termasuk ketika terjadi bencana maupun keadaan darurat.

Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan harga di sepanjang rantai pasok. Sebab, kenaikan harga beras dapat membebani konsumen, sementara harga yang terlalu rendah berpotensi menekan pendapatan petani.

"Ketika harga naik, konsumen marah. Harga turun, petani marah. Harga sedang-sedang, pengusaha marah. Jadi begitu berat bebannya pemerintah," ujar Amran.

Besarnya stok CBP tersebut tidak hanya disimpan sebagai cadangan. Pemerintah secara bertahap mengeluarkannya melalui sejumlah program untuk menjaga pasokan dan harga beras di masyarakat.

Berdasarkan catatan Bapanas, realisasi distribusi stok CBP secara nasional hingga 24 Agustus 2026 telah mencapai 1,69 juta ton.

Penyaluran tersebut mencakup beberapa program, mulai dari Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, hingga bantuan untuk penanganan bencana dan keadaan darurat.

Untuk program SPHP, realisasi penjualan beras pada Januari-Februari tercatat sebesar 221,05 ribu ton. Sementara itu, penyaluran SPHP untuk periode Maret-Agustus mencapai 688,98 ribu ton.

Dengan demikian, total realisasi penyaluran SPHP pada dua periode tersebut mencapai sekitar 910 ribu ton.

Selain SPHP, pemerintah menyalurkan 662,86 ribu ton beras melalui program bantuan pangan tahap pertama. Bantuan pangan tahap kedua juga telah berjalan dengan realisasi 59,83 ribu ton.

Sementara itu, sebanyak 11,39 ribu ton CBP telah digunakan untuk bantuan bencana dan keadaan darurat. Ada pula penyaluran untuk golongan anggaran sebesar 53,68 ribu ton.

Data tersebut menunjukkan CBP tidak hanya berfungsi sebagai stok pengaman, tetapi juga digunakan pemerintah sebagai instrumen intervensi ketika masyarakat membutuhkan tambahan pasokan beras.

Persediaan beras dalam jumlah besar menjadi penting karena kondisi iklim dapat memengaruhi produksi pertanian. 

El Nino berpotensi mengurangi ketersediaan air sehingga dapat mengganggu pola tanam dan produksi pangan di sejumlah wilayah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah membutuhkan cadangan yang cukup untuk menjaga pasokan ketika produksi domestik mengalami tekanan.

Amran memastikan pemerintah tidak ingin kenaikan harga beras global berujung pada persoalan ketersediaan pangan di dalam negeri.

"Kesiapan pangan kita selesai. Meskipun harga beras dunia naik, salah satu di Jepang sampai Rp100 ribu per kilo. Ada yang mengatakan, jangan bandingkan. Kalau tidak ada beras, bagaimana? Satu, bisa kelaparan rakyat Indonesia. Kita pastikan itu tidak terjadi," tegasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan fokus pemerintah tidak hanya pada harga, tetapi juga pada jaminan ketersediaan beras bagi masyarakat. Pengelolaan beras pemerintah juga menghadapi persoalan menjaga kepentingan produsen dan konsumen secara bersamaan.

Ketika harga terlalu tinggi, daya beli masyarakat dapat tertekan. Namun, jika harga ditekan terlalu rendah, petani berisiko menerima harga jual yang tidak sebanding dengan biaya produksi.

Karena itu, pemerintah menggunakan CBP sebagai salah satu instrumen untuk melakukan stabilisasi. Beras dapat disalurkan ketika pasokan di pasar perlu diperkuat atau ketika masyarakat membutuhkan bantuan pangan.

Di sisi lain, cadangan yang besar memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi tanpa langsung bergantung pada kondisi pasar global.

Dengan stok CBP mencapai 5,1 juta ton dan realisasi distribusi 1,69 juta ton hingga 24 Agustus, pemerintah masih memiliki persediaan dalam jumlah besar untuk menghadapi kebutuhan berikutnya.