Kadin: Regulasi yang Menekan Swasta Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia (Kadin), Firman Soebagyo, menilai, sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini berpotensi mempersempit ruang gerak sektor swasta yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Menurut Firman, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak. Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan menjadi wacana,” ujar Firman dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).

Ia menjelaskan, kemampuan fiskal pemerintah memiliki keterbatasan sehingga APBN tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan pembangunan nasional.

Terlebih, sebagian besar anggaran negara telah terserap untuk sektor pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, serta pembangunan infrastruktur.

“Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang yang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh,” katanya.

Firman menilai keberhasilan negara-negara maju tidak hanya ditopang oleh kekuatan fiskal pemerintah, tetapi juga oleh terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif bagi dunia usaha.

“Negara maju tidak dibangun dengan mengandalkan APBN semata, melainkan melalui ekosistem usaha yang sehat. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing bagi dunia usaha,” ujarnya.

Baca Juga: Konser 10 Ribu Penonton Picu Kemacetan Parah di Rasuna Said, Dishub DKI: Tidak Ada Koordinasi

Ia juga menyoroti maraknya penutupan gerai ritel modern di sejumlah daerah sebagai sinyal yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurutnya, keberadaan ritel modern tidak hanya berkontribusi terhadap investasi, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM sebagai pemasok maupun mitra bisnis.

“Kalau usaha-usaha besar maupun menengah mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya dirasakan perusahaan. Pekerja kehilangan mata pencaharian, UMKM pemasok terdampak, dan perputaran ekonomi daerah ikut melemah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.

Firman menambahkan, dunia usaha saat ini lebih membutuhkan kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, serta insentif yang jelas dibanding kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian.

Ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, termasuk agenda hilirisasi industri yang menjadi prioritas pemerintah, akan sulit diwujudkan tanpa dukungan kuat dari sektor swasta.

“Tanpa keberpihakan nyata kepada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan hilirisasi industri akan sulit tercapai,” ujarnya.

Karena itu, Firman mendesak pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap dunia usaha dan investasi nasional.

“Kalau swasta tumbuh, penerimaan pajak meningkat, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat naik, dan APBN pun ikut sehat. Inilah sinergi yang harus dibangun antara pemerintah dan dunia usaha,” pungkasnya.