Kemenko Perekonomian Siapkan ASN Adaptif Hadapi Ekonomi Global

AKURAT.CO Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi melantik 70 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2025 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dari total tersebut, sebanyak 18 orang diangkat sebagai pejabat fungsional untuk memperkuat kebutuhan birokrasi berbasis digital dan pengawasan kebijakan ekonomi nasional.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di Jakarta dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Formasi pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari Analis Kebijakan, Pranata Komputer, Analis Hukum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, hingga Auditor.

Langkah ini menjadi sorotan karena komposisi formasi baru menunjukkan arah penguatan kapasitas birokrasi teknokratis di tengah percepatan digitalisasi layanan pemerintah dan meningkatnya kebutuhan pengawasan program ekonomi nasional.

Baca Juga: Cara Daftar CPNS 2026 Lengkap dengan Syarat, Jadwal, dan Link SSCASN

“Saya atas nama Bapak Menko Perekonomian dan seluruh jajaran pimpinan Kemenko Perekonomian menyampaikan selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai PNS pada hari ini,” kata Susiwijono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Dirinya mengatakan, pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan karier aparatur sipil negara, sekaligus awal tanggung jawab baru dalam mendukung agenda strategis pemerintah.

“Hal ini sudah pasti menjadi satu momentum yang bersejarah dan menjadi catatan tersendiri dalam tahapan kehidupan dan karier teman-teman semuanya,” ujarnya.

Sebelum resmi diangkat menjadi PNS, para CPNS telah menjalani masa percobaan kerja selama satu tahun. Mereka juga diwajibkan mengikuti pelatihan dasar (latsar) serta memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani sesuai ketentuan ASN.

Kemenko Perekonomian menilai proses tersebut penting untuk membangun karakter birokrasi sekaligus meningkatkan kompetensi pegawai dalam menghadapi tantangan koordinasi kebijakan ekonomi yang semakin kompleks.

Baca Juga: CPNS 2026 Dibuka Tanggal Berapa? Cek Jadwal Lengkap dan Tahapannya di Sini

Dari sisi komposisi, dominasi jabatan seperti Pranata Komputer dan Analis Kebijakan dinilai sejalan dengan tren transformasi birokrasi nasional.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memang memperbesar kebutuhan ASN berbasis kompetensi digital dan analisis kebijakan untuk mendukung reformasi birokrasi berbasis elektronik.

Pemerintah juga tengah mendorong implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan percepatan layanan digital lintas kementerian/lembaga. Dalam konteks tersebut, penambahan SDM dengan kompetensi teknologi informasi menjadi kebutuhan strategis.

Selain itu, keberadaan auditor dan pengelola pengadaan barang/jasa dinilai krusial di tengah besarnya anggaran program ekonomi pemerintah.

Berdasarkan APBN 2026, belanja pemerintah pusat masih menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, terutama untuk mendukung hilirisasi industri, ketahanan pangan, hingga transformasi digital.

Susiwijono mengatakan, para pegawai baru juga memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pimpinan di masa depan.

“Saya yakin dari 70 orang ini juga akan banyak yang menjadi calon-calon pimpinan ke depan. Dengan berbagai tantangan yang ada, peluangnya juga pasti akan sangat besar sekali,” katanya.

Dirinya menegaskan bahwa pimpinan Kemenko Perekonomian membuka ruang pengembangan karier bagi pegawai, termasuk melalui rotasi antarunit kerja agar kemampuan dan pengalaman ASN semakin luas.

“Pimpinan sangat terbuka dan mendorong pengembangan karier ke tahap berikutnya, misalnya dengan memfasilitasi rotasi pegawai ke unit kerja lain supaya wawasan dan keahlian mereka semakin berkembang,” ujar Susiwijono.

Pelantikan ASN baru ini juga berlangsung di tengah perhatian pemerintah terhadap kualitas birokrasi nasional.

Reformasi ASN menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai menggeser kebutuhan ASN dari jabatan administratif menuju jabatan fungsional yang lebih spesifik dan berbasis keahlian.

Pergeseran itu terlihat dari meningkatnya kebutuhan analis data, auditor, hingga tenaga teknologi informasi di berbagai kementerian.

Kemenko Perekonomian sendiri memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai kebijakan ekonomi nasional, mulai dari investasi, perdagangan, industri, energi, ketahanan pangan, hingga ekonomi digital.

Karena itu, kebutuhan SDM dengan kemampuan lintas sektor menjadi semakin penting.

Para PNS baru tersebut diharapkan segera terlibat dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, termasuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

“Melihat kemampuan teman-teman semuanya, saya sangat yakin bahwa kalian akan bisa menjalankan tugas dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa segera berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian kinerja Kemenko Perekonomian,” pungkas Susiwijono.