Bappenas Jadikan Bali Model Pembangunan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

AKURAT.CO Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy menegaskan komitmennya menjadikan Bali sebagai contoh nyata pembangunan ekonomi daerah yang berakar pada potensi dan kearifan lokal.

Langkah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi lain di Indonesia dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan.

“Saya bersama Pak Wayan Koster (Gubernur Bali) berjanji untuk bersama-sama membangkitkan Bali kembali. Kita ingin memiliki model pembangunan daerah dari Aceh hingga Papua dengan konsep yang lahir dari keunikan dan kekayaan budaya lokal. Ini adalah langkah awal yang baik,” kata Rachmat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rachmat menjelaskan, kebangkitan ekonomi Bali akan berfokus pada enam basis utama, yaitu pertanian organik, kelautan dan perikanan, perindustrian berbasis budaya lokal, industri kerajinan, UMKM dan koperasi, serta ekonomi kreatif dan digital, termasuk sektor pariwisata.

Keenam sektor tersebut dinilai mampu menciptakan fondasi ekonomi yang kuat sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya.

Menurut Rachmat, Bappenas telah menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengarahkan transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih hijau dan inklusif, berlandaskan nilai-nilai Hindu Sad Kerthi, yakni perpaduan nilai spiritual, sosial, dan ekologis.

“Konsep ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga harmoni antara manusia, alam, dan budaya,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut menghasilkan inisiatif besar bernama Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali (TKB), yang menjadi panduan strategis pembangunan ekonomi daerah secara terarah dan berkelanjutan.

Sebagai langkah nyata, Bappenas bersama Pemerintah Provinsi Bali resmi melakukan reaktivasi Sekretariat TKB yang akan berperan penting dalam mengawal implementasi peta jalan tersebut.

“Reaktivasi Sekretariat TKB merupakan langkah strategis untuk mempercepat implementasi peta jalan pembangunan melalui sistem pengendalian yang lebih terintegrasi dan efisien,” ujar Rachmat.

Dirinya menambahkan, Sekretariat TKB akan berfungsi sebagai delivery unit yang menjembatani pemerintah pusat, Pemprov Bali, dan mitra pembangunan dalam mengawal agenda transformasi ekonomi daerah. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu memastikan setiap program berjalan berkelanjutan, inklusif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain menghadiri reaktivasi Sekretariat TKB, Rachmat juga meninjau langsung pengembangan kawasan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Tanjung Benoa. Proyek ini disebut sebagai simbol dari penguatan sektor ekonomi maritim dan pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata.

“Jika kita mampu mengembangkan high-end tourism yang berjalan seiring dengan pariwisata ramah lingkungan, maka hal ini akan menjadi pola baru dalam pengembangan sektor pariwisata, tidak hanya di Bali, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia,” kata Rachmat.

BMTH sendiri dirancang sebagai kawasan terintegrasi yang menggabungkan sektor pelabuhan, pariwisata, dan hiburan. Proyek ini diharapkan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan nilai tambah dari industri pendukung pariwisata.

“Kunjungan ini turut menegaskan komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal implementasi agenda transformasi ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Rachmat.