ESDM Siap Tindak Tambang Ilegal, Prabowo Tegaskan Tak Ada Toleransi

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal bergerak cepat untuk menumpas praktik pertambangan ilegal di Tanah Air.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadila pihaknya bakal menindak tegas pelaku ilegal mining.

“Oiya sudah arahan dari pada pak Menteri kita respon ya, jadi saat ini kita mencoba untuk melakukan (upaya penindakan),” kata Rilke di Kementerian ESDM, Minggu (17/8/2025).

Baca Juga: ESDM Tepis Isu Kelangkaan Pasokan Gas

Rilke menambahkan, saat ini pihaknya tengah melalukan beberapa verifikasi mengenai dugaan pertambangan ilegal. Dalam beberapa minggu kedepan, ESDM kata Rilke bakal melakukan beberapa penanganan pertambangan ilegal ini.

“Cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam praktik tambang ilegal, tanpa pandang bulu.

Ia mengaku telah menerima laporan terkait maraknya tambang ilegal di Indonesia yang menimbulkan kerugian negara sangat besar.

“Saya telah diberi laporan oleh aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Potensi kerugian negara dari tambang-tambang ini minimal Rp300 triliun,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang TahunanMPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga: ESDM Sebut Revisi Regulasi RKAB Selesai Awal September, Masa Aktif Jadi Satu Tahun

Prabowo memperingatkan bahwa tindakan tegas akan diberlakukan tanpa memandang jabatan atau pangkat, bahkan jika pelakunya adalah perwira aktif TNI-Polri atau mantan jenderal.

“Apakah ada orang besar, orang kuat, jenderal TNI atau Polri, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintahannya dalam menegakkan hukum yang adil.

Bahkan, jika ada kader Partai Gerindra, partai yang dipimpinnya, yang terlibat, Prabowo memastikan tidak akan memberi perlindungan.

“Termasuk partai saya, Gerindra. Kalau Anda terlibat, sebaiknya segera jadi justice collaborator dan lapor. Kalau pun Anda Gerindra, saya tidak akan melindungi,” tandasnya.