HKI Kawal UU Kawasan Industri Agar Sesuai Asta Cita
Hefriday | 18 Juni 2025, 19:19 WIB
AKURAT.CO Himpunan Kawasan Industri (HKI) menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung arah pembangunan nasional yang sejalan dengan Astacita Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum HKI terpilih, Akhmad Ma'ruf Maulana, dalam konferensi pers, belum lama ini.
Salah satu langkah konkret yang akan diambil HKI adalah mengawal penerbitan Undang-Undang Khusus Kawasan Industri. Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan berkepastian dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ramah investasi.
“Kita akan kawal lahirnya UU Kawasan Industri. Ini penting agar kawasan industri di Indonesia punya dasar hukum yang jelas dan investor merasa aman,” ujarnya usai pelantikannya di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Lebih lanjut, HKI menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional minimal 8% dalam lima tahun ke depan, sejalan dengan visi besar Prabowo dalam Astacita, terutama poin industrialisasi, hilirisasi, dan penciptaan ekosistem investasi yang kompetitif.
“Kami ingin kawasan industri menjadi pusat pertumbuhan. Indonesia harus menjadi destinasi investasi yang lebih kompetitif dan lebih murah, karena tantangan global ke depan semakin berat,” katanya.
HKI juga terlibat aktif dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menegaskan kesiapannya mendukung transformasi industri melalui hilirisasi. Sejumlah kawasan industri telah menjalin kerja sama investasi, termasuk dengan investor dari China, Amerika Serikat, Korea, hingga Singapura.
Contoh nyata disebutkan berada di wilayah Kepulauan Riau (Kepri), di mana kawasan industri hijau dengan konsep hilirisasi terintegrasi telah berjalan. Sebanyak 29 perusahaan telah bekerja sama dengan mitra asing untuk proyek ekspor energi hijau.
"Satu hektare bisa hasilkan 1 gigawatt. Kalau lima gigawatt, butuh ribuan hektare. Ini komitmen besar," jelasnya.
Di tengah ketegangan global seperti konflik Iran-Israel, HKI melihat peluang baru bagi Indonesia. “Dimana ada kesulitan, di situ ada peluang. Banyak investor kini mencari tempat aman, dan Indonesia punya potensi itu,” tambahnya.
Terkait persoalan klasik seperti pungutan liar dan premanisme di kawasan industri, HKI menegaskan bahwa masalah tersebut kini menjadi fokus penanganan.
“Isu Bungli dan premanisme sudah kita angkat dan dibereskan. Sekarang fokus kita adalah bagaimana percepatan investasi,” tegasnya.
Untuk memperkuat peran kawasan industri secara nasional, HKI bersama Kementerian Perindustrian berencana membentuk Badan Pengembangan Kawasan Industri Nasional.
Lembaga ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan industri yang lebih terstruktur, modern, dan berdaya saing tinggi.
Ketua Dewan Pertimbangan HKI, yang juga mantan ketua umum sebelumnya, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kawasan industri unggulan. Ia pun menegaskan bahwa HKI kini satu garis dengan visi pemerintah.
“Tekad kita sama: kawasan industri harus jadi motor penggerak ekonomi. Kalau kawasan industri berdaya saing, maka industri manufaktur dari luar akan lebih mudah masuk ke Indonesia,” tukasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
