DPR Desak Pemerintah Atasi Badai PHK yang Meningkat

AKURAT.CO DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengatasi lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang semakin meningkat di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan agar pemerintah bergerak cepat dalam mencari solusi, mengingat angka pekerja yang di-PHK terus bertambah.

"Pemerintah jangan hanya diam, seolah tidak ada masalah. Salah satu penyebab utama tumbangnya industri tekstil dan garmen dalam negeri adalah ketidakmampuan bersaing dengan produk impor China. Impor barang dari China harus diawasi dan diperketat," ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (6/9/2024).

Baca Juga: Resmikan RS Kemenkes di Surabaya, Jokowi Ingin Lebih Banyak Masyarakat Berobat di Dalam Negeri

Industri tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi sektor yang paling banyak terdampak PHK. Selain ketidakmampuan bersaing dengan produk China, permintaan yang menurun juga menyebabkan penurunan produksi selama tiga tahun terakhir.

Netty menilai, pemerintah harus segera melakukan pembenahan regulasi. Produsen dari China bisa menjual produk dengan harga lebih murah karena adanya subsidi dan kemudahan aturan dari pemerintah mereka.

"Ada regulasi yang menguntungkan dari pemerintah China. Selain itu, kita perlu mengawasi adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Pemerintah harus mengecek regulasi di Indonesia," katanya.

Netty juga mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap produk impor dan memberantas praktik jual beli impor ilegal.

Baca Juga: AEON Buka Supermarket Ke-8 di Kawasan CitraRaya Tangerang

"Jika kondisi ini terus dibiarkan, akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan terpaksa mem-PHK karyawannya,” tambahnya.

Selain berdampak langsung pada industri, tingginya angka PHK juga mengancam masa depan bangsa.

Menurut Netty, banyaknya pengangguran dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan melahirkan "generasi cemas" alih-alih "generasi emas."

Oleh karena itu, Netty mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung perusahaan agar dapat menjalankan usahanya dengan lebih sehat.

"Program job fair memang menarik antusiasme masyarakat, tetapi tidak menyelesaikan masalah industri yang runtuh dan gulung tikar. Pemerintah harus fokus pada upaya perbaikan dan penyehatan perusahaan," tutup Netty.

Baca Juga: Tinjau Pasar Soponyono Surabaya, Jokowi Pamit dan Minta Maaf ke Masyrakat

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), badai PHK mulai terlihat sejak tahun lalu, di mana pada periode Januari-November 2023 tercatat 57.923 tenaga kerja terkena PHK. Provinsi Jawa Tengah mengalami PHK terbanyak, diikuti oleh DKI Jakarta dan Banten.

Di Jakarta, sektor jasa seperti restoran dan kafe mendominasi PHK, sedangkan di Jawa Tengah, PHK paling banyak terjadi di sektor manufaktur, tekstil, garmen, dan alas kaki.