Anggota DPR Usulkan Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi untuk Kurangi Beban APBN

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menilai, PT Pertamina sudah waktunya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax series.

Eddy mengungkapkan, hal itu agar tidak semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya, menurut Eddy, sejak Maret 2024 lalu, Pertamina sudah menahan harga meskipun ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok.

Baca Juga: Isu BPA Hanya Hoaks, Konsumen Tak Perlu Ragu Konsumsi AMDK Galon Polikarbonat

Eddy menuturkan, penaikan harga tersebut juga untuk menjaga agar keuangan Pertamina tetap stabil.

Sebab, lanjut Eddy, Pertamina membutuhkan dana untuk melakukan impor BBM dan harus menunggu waktu cukup lama sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas BBM yang diimpornya tersebut.

"Ini membebani APBN dan cashflow (aliran keuangan) Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," ungkapnya kepada wartawan, dikutin Kamis (1/8/2024).

Baca Juga: PSSI Buka Peluang Laga Timnas Indonesia vs Australia Berlangsung di Stadion GBK

Namun, Eddy menyampaikan, penaikan atau penyesuaian harga BBM nonsubsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.

Selain itu, lanjut Eddy, diharapkan agar kenaikan harga tersebut juga tidak memperlebar jarak harga antara BBM nonsubsidi dan BBM subsidi.

Kemudian, Eddy mengingatkan, mayoritas masyarakat tidak membeli BBM BBM non subsidi, namun BBM dalam bentuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi seperti Pertalite.

Untuk itu, Eddy meminta, pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.

Baca Juga: Jika Tuhan Maha Pengampun, Apakah Ada Dosa yang Tidak Bisa Diampuni?

"Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot dan sebagainya," ujarnya.

Sependapat dengan Eddy Soeparno, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, juga mengaku sepakat jika Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax series.

Sebab, menurut Sartono, jika Pertamina terus menahan harga, maka pemasukan negara berpotensi bisa berkurang karena profitabilitas Pertamina yang menurun.

Selain itu, Sartono juga mengingatkan bahwa kesehatan finansial Pertamina harus terjaga karena BUMN tersebut berperan penting menjaga ketahanan energi nasional.

“Sehingga penyesuaian harga BBM nonsubsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina,” katanya.

Oleh karena itu, Sartono mengungkapkan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan menyesuaikan harga BBM nonsubsidi.

Baca Juga: Piala Presiden: Charles Lokolingoy Bobol Persis Solo Dua Gol, Arema Melaju ke Final

Hal itu, menurut Sartono, untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual agar Pertamina dapat terus beroperasi secara sehat.

Sartono menyebutkan, penyesuaian harga juga akan membantu mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar jika harga minyak dunia terus meningkat atau rupiah semakin terdepresiasi.

Namun demikian, Sartono juga meminta agar kenaikan harga BBM nonsubsidi harus dilakukan dengan bijak dan tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar tidak terjadi gejolak sosial.