Paripurna, BPK Ungkap PLN Boncos Rp5,69 T di Uji Petik 2021

AKURAT.CO Badan Pemerika Keuangan (BPK) mengungkapkan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) sempat menderita kerugian hingga Rp5,69 triliun di tahun 2021.

Ketua BPK RI, Isma Yatun mengatakan penyebab kerugian tersebut lantaran tarif layanan khusus sesuai amanat Permen ESDM kepada pelanggan premium belum sepenuhnya diterapkan oleh PLN.

"Saat ini PLN masih menerapkan tarif reguler ditambahan nilai layanan premium yang menyebabkan perusahaan kehilangan pendapatan sebesar Rp5,69 triliun pada uji petik tahun 2021," ujar Isma saat menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 (IHPS I-2023) di sidang Paripurna ke-10 DPR masa sidang II-2023 di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Baca Juga: Akselerasi NZE, PLN Gandeng Bukit Asam Memanfaatkan FABA PLTU

Temuan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yakni pemeriksaan atas pendapatan, biaya dan investasi pada 11 bumn atau anak usaha dengan masalah signifikan.

Temuan lainnya selain di PLN adalah pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas yang tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan yang memadai.

Lebih lanjut, IHPS I-2023 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja yang mencakup 4 tema seperti penguatan ketahanan ekonomi dan pengembangan wilayah; penguatan infrastruktur; penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam) dan penguatan layanan transportasi publik.

Dari pemeriksaan kinerja, terdapat 2 hasil pemeriksaan yang terdiri atas 1 objek pemeriksaan pemerintah pusat dan 1 objek pemeriksaan BUMN dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, antara lain pengelolaan batu bara, gas bumi dan EBT di sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan energi laporan keuangan tahun 2020 hingga semester I-2022 di Kementerian ESDM dan LHK.

Menurut Isma, hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa meski pemerintah telah menyusun roadmap NZE di 2060 dan mengamankan pasokan batubara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri antara lain lewat DMO batu bara dan alokasi gas bumi, masih ada permasalahan

"Masih ada permasalahan antara lain belum sepenuhnya mitigasi risko atas skenario transisi energi menuju NZE 2060 dan rendahnya kemajuan proyek rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang berpotensi terjadi kekurangan pasokan pada sebagai besar sistem kelistrikan nasional," ujar Isma.