Dedi Mulyadi: Sistem Outsourcing Merugikan Pekerja

AKURAT.CO, Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai penerapan sistem tenaga alih daya (outsourcing) pada semua jenis pekerjaan sangat merugikan kehidupan para pekerja. Menurut dia, sistem tenaga kontrak itu tidak boleh diterapkan pada jenis pekerjaan inti.

Hal ini disampaikan dalam dialog bersama tokoh industri Jawa Barat di President University, kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Rabu (18/4).

"Outsourcing tidak boleh ada pada pekerjaan inti. Seharusnya, hanya eksis untuk pekerjaan temporer perusahaan. Kalau semua di-outsourcing-kan, itu namanya mencari keuntungan dari hasil keringat orang lain. Ini tidak boleh terus terjadi," tegas Dedi.

Sosok yang berpasangan dengan Deddy Mizwar pada Pemilihan Gubernur Jabar tersebut mengaku menjadi makmum gagasan Bung Karno kaitan dengan fenomena dunia industri itu. Kata dia, menurut Proklamator Indonesia itu, tidak boleh ada penghisapan manusia atas manusia.

"Bahasa kerennya, exploitation de’l homme par l’homme. Upah tenaga kerja outsourcing dipotong, maka dia yang memotong dapat uang dari keringat orang. Gak boleh dong," serunya.

Untuk diketahui, skema tenaga alih daya melibatkan perusahaan penyedia tenaga kerja. Biasanya, perusahaan tersebut bekerja sama dengan sektor industri dalam rangka pengadaan (procurement) tenaga kerja.

Umumnya, setelah calon tenaga kerja mendapatkan pekerjaan, upahnya dipotong dalam jumlah tertentu oleh perusahaan penyedia tenaga kerja.

"Masa kita tega? Misalnya office boy, sudah tahu gajinya kecil, kita potong juga, enggak kasihan?" ucap mantan Bupati Purwakarta tersebut.[]