Wamentan Klarifikasi Harga Beras Bantuan Pemerintah Rp60.000 per Kg: Typo!

Isu tersebut menyebutkan bahwa harga beras bantuan pemerintah mencapai Rp60 ribu per kilogram, yang kemudian memicu perbincangan publik.

 

Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia lingkup Kementerian Pertanian di Jakarta, Rabu (10/12/2025), Sudaryono menegaskan bahwa angka Rp60 ribu tersebut bukan untuk satu kilogram beras, melainkan untuk satu kemasan atau pack beras berisi 5 kilogram. 

 

Dirinya memastikan bahwa informasi yang beredar sebelumnya hanyalah kekeliruan penulisan.

 

“Saya mau jelaskan, itu sempat ramai di sosmed, katanya hitungan Kementan satu kilo beras Rp60 ribu. Itu salah, typo, tapi perhitungannya tidak keliru. Bukan satu kilo Rp60 ribu, tapi satu pack, isinya 5 kilo,” kata Sudaryono.

 

 

Sudaryono menambahkan bahwa pemerintah tidak mungkin menyalurkan bantuan hanya satu kilogram per penerima manfaat. 

 

Standar penyaluran beras bantuan, menurutnya, selalu menggunakan kemasan lima kilogram demi memudahkan distribusi dan memastikan manfaat yang lebih layak bagi masyarakat terdampak.

 

“Kan nggak mungkin kita kasih bantuan 1 kilogram. Pasti ngasihnya satu pack 5 kilogram seharga Rp60 ribu. Jadi satu kilonya Rp12.500,” ujarnya.

 

Dengan demikian, Sudaryono menegaskan bahwa harga yang digunakan dalam perhitungan pemerintah tetap sesuai ketentuan. 

 

Angka Rp60 ribu mencerminkan total nilai satu kemasan, bukan harga per kilogram, sehingga tidak ada unsur merugikan masyarakat dalam penyaluran bantuan. Menurut dia, kesalahan yang terjadi murni pada penulisan satuan dalam informasi awal yang beredar. 

 

Meski begitu, ia memastikan substansi anggaran bantuan serta mekanisme distribusi tetap mengikuti aturan resmi dan tidak berubah. Sudaryono juga menyebutkan bahwa beras kemasan lima kilogram merupakan ukuran terkecil yang umum dijual di pasaran. 

 

Sementara itu, ukuran di bawah lima kilogram biasanya dijual dalam bentuk curah dan ditimbang langsung oleh pedagang di ritel lokal. Kementerian Pertanian berharap klarifikasi ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program penanganan bencana. 

 

Transparansi, kata Sudaryono, sangat penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan bantuan tersalurkan dengan tepat dan cepat kepada masyarakat terdampak.

 

Sebelumnya, Kementan mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi penyaluran bantuan beras sebanyak 1.200 ton yang telah didistribusikan ke wilayah terdampak di Sumatera. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin proses distribusi berjalan transparan dan tepat sasaran.

 

“Hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan 1.200 ton bantuan beras senilai Rp16 miliar untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, Senin (8/12/2025).

 

Dirinya menuturkan bahwa secara total pemerintah menargetkan penyaluran hingga 10.000 ton beras sebagai bentuk dukungan jangka panjang dalam pemulihan wilayah yang mengalami bencana. 

 

Karena itu, keterlibatan publik sangat diperlukan untuk mencegah potensi penyimpangan di lapangan. Arief juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan warganet yang aktif memberikan masukan terkait transparansi data bantuan.