DPR Setujui Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2026 Sebesar Rp8,1 Triliun

AKURAT.CO Komisi XII DPR RI menyepakati Pagu Anggaran Kementerian ESDM RI Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8.117.997.491.000.

Demikian diputuskan dalam Rapat Kerja (raker) antara Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk Tahun 2026 sebesar Rp 8.117.997.491.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas): Rp 3.123.569.358.000

- Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE): Rp880.474.519.000

- Ditjen Ketenagalistrikan: Rp 731.743.754.000

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM): Rp 729.431.070.000

- Badan Geologi: Rp 695.703.094.000

- Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba): Rp 679.758.661.000

- Sekretariat Jenderal (Setjen) KESDM: Rp 565.202.327.000

- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas): Rp 323.399.741.000

- Inspektorat Jenderal (Itjen) KESDM: Rp 138.721.308.000

- Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA): Rp 102.390.506.000

- Dewan Energi Nasional (DEN): Rp 77.603.153.000

- Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum): Rp 70.000.000.000

Baca Juga: RKAB Pertambangan Berlaku Tahunan Mulai 2026, ESDM Siap Jalankan

"Pak Sekjen sudah cocok angka? Cocok ya? Oke kita sepakat, kita ketok," lanjut Bambang seraya mengetok palu raker.

Ia menambahkan, Komisi XII DPR RI juga mengapresiasi capaian Kementerian ESDM RI yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2024 dan meminta semua rekomendasi BPK RI untuk ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mensyukuri atas perolehan WTP dari BPK untuk Kementerian ESDM tersebut. Menurutnya hal ini diperoleh dari dukungan dari Komisi 12.

Baca Juga: Wamen ESDM Sebut Pemerataan Akses dan Ketergantungan Impor Jadi Tantangan Swasembada Energi

Bahlil juga menyebutkan bahwa secara keseluruhan realisasi PNBP sektor ESDM hingga akhir Juni 2025 telah mencapai Rp117,11 triliun atau sekitar 46 persen dari target Rp254 triliun untuk 2026.

"Jadi insya Allah untuk target APBN bisa kita capai secara keseluruhan untuk 2025, sekalipun memang kerjanya berat, Bapak-Ibu semua ini memang kerjanya berat karena harga komoditas lagi pasang surut," pungkas Bahlil.