Mendagri: Bulog dan Koperasi Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Panen

AKURAT.CO Selama Maret hingga April 2025, sejumlah daerah di Indonesia diprediksi mengalami puncak panen komoditas pangan, khususnya jagung dan beras.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh berbagai pihak, terutama Perum Bulog, untuk menyerap hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani.

Dengan begitu, cadangan pangan nasional dapat terpenuhi tanpa perlu mengandalkan impor.

“Selain Bulog, kekuatan lain yang diharapkan Bapak Presiden untuk bisa menyerap hasil panen adalah koperasi,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi di Jakarta, Senin (10/3/2025).

Tito menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin koperasi merah putih yang direncanakan dibangun di setiap desa dapat membantu menyerap produksi pertanian.

Baca Juga: Puan Maharani Terima Kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Bahas Penguatan Kerja Sama

Hasil panen yang terserap nantinya dapat disimpan sebagai cadangan pangan untuk menghadapi musim kemarau mendatang.

Untuk itu, Mendagri mengajak para kepala daerah agar membantu menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada pemerintah desa.

“Dengan adanya koperasi merah putih, hasil panen yang selama ini belum terserap maksimal akan dapat dioptimalkan oleh koperasi,” katanya.

Mendagri juga menekankan pentingnya hasil panen petani diserap oleh Perum Bulog atau koperasi.

Jika tidak, dikhawatirkan produksi pangan lebih banyak jatuh ke tangan tengkulak dan perantara, yang bisa mempengaruhi harga pasar serta merugikan petani.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Tito mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini mengalami deflasi secara tahunan (year on year/yoy) sebesar 0,09 persen.

Namun, sektor makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,25 persen.

Baca Juga: Jadi Kiper Termahal Kedua di Asia, Ini Perjalanan Karier Sepakbola Emil Audero

“Dengan angka tersebut, petani, nelayan, hingga pabrik tidak terdampak terlalu dalam karena harga komoditas masih mengalami kenaikan,” jelasnya.

Sementara itu, pada komoditas yang harganya diatur pemerintah (administered price), terjadi deflasi sebesar 12,08 persen.

Menurut Tito, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memberikan diskon 50 persen bagi pengguna listrik.

“Nah, ini artinya deflasi yang cukup baik. Karena daya beli masyarakat ada, harga makanan, minuman, dan tembakau masih naik, tapi suplai mencukupi. Ditambah dengan subsidi pemerintah kepada pengguna listrik 2.200 watt sebesar 50 persen,” tegasnya.