Akurat Logo

Yusril Pastikan Pertemuan dengan Menhan Tak Bahas Cawapres dan Kasus Penyadapan

Siti Nur Azzura | 21 November 2026, 08:22 WIB
Yusril Pastikan Pertemuan dengan Menhan Tak Bahas Cawapres dan Kasus Penyadapan
Menko Bidang Hukum, HAM, Imipas, Yusril Ihza Mahendra. - Foto: Biro Pers Setpres

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (20/11/2026).

Yusril mengatakan, pertemuan tersebut merupakan undangan Menhan Sjafrie untuk membicarakan persiapan revisi UU Pertahanan Negara, yang saat ini tengah digarap bersama oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI.

Ketika ditanya wartawan apakah pertemuan tersebut juga membahas calon wakil presiden, Yusril membantahnya dengan nada bercanda.

Baca Juga: DPP GERAKIN Tegak Lurus Dukung Wapres Pilihan Presiden Prabowo

"Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya," kata Yusril, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Begitu pula ketika ditanya apakah dalam pertemuan itu disinggung masalah penyadapan dan makar, Yusril mengatakan tidak. Menhan paham masalah penyadapan dan makar adalah kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum.

Menko Kumham Imipas terlibat menangani kasus itu karena menyangkut penerapan dan penafsiran hukum terkait penyadapan dan tindak pidana makar sesuai KUHP dan UU ITE.

Sebelumnya, Yusril mengatakan rancangan undang-undang tersebut diharapkan dapat diajukan sebagai RUU pada awal tahun 2027.

"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," ujar Yusril kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga: Dua Calon Wapres yang Diajukan Presiden Diusulkan Tak Boleh Mundur

Dia menyatakan senang dapat membantu proses penyiapan RUU tersebut. Namun secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Menurutnya, perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis, yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan.

"Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," jelasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.