Akurat Logo

Raih Penghargaan Tokoh Pembangunan, OSO Dorong Penerapan Obligasi Daerah

Moehamad Dheny Permana | 20 November 2026, 09:11 WIB
Raih Penghargaan Tokoh Pembangunan, OSO Dorong Penerapan Obligasi Daerah
Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO).

AKURAT.CO Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO), meraih penghargaan detikcom Awards 2026 sebagai Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah. Penghargaan tersebut diserahkan di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026).

OSO mengaku tidak menyangka mendapat penghargaan tersebut. Ia juga mengapresiasi perhatian media massa terhadap perkembangan daerah.

"Saya tidak menyangka, hari ini mendapat penghargaan yang begitu luar biasa. Saya anggap, mungkin saya belum seperti apa yang diharapkan. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya," ujar OSO usai menerima penghargaan.

OSO, yang pernah menjabat Ketua DPD RI periode 2017–2019, dinilai memiliki kiprah dalam memperjuangkan penguatan otonomi daerah, pemerataan anggaran, serta kewenangan lembaga perwakilan daerah dalam mengawal kebijakan nasional.

Ia juga dinilai aktif mendorong peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar lebih berpihak kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah.

Menurut OSO, kemakmuran Indonesia harus dimulai dari kesejahteraan seluruh daerah. Karena itu, pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah perlu terus diperjuangkan.

"Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Itu sebabnya otonomi daerah tidak boleh berhenti. Dan keberpihakan kepada daerah, bukan berarti daerahisme," tegasnya.

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga berharap media massa terus berperan mendorong kemajuan daerah melalui pemberitaan.

"Semoga semua pihak terus mendukung dan mendorong kemajuan daerah," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, OSO turut menyampaikan dukungan terhadap penerapan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan dan investasi publik.

"Obligasi daerah ini sangat bagus. Kemarin, saya diundang di MPR oleh Pak Mekeng (Ketua Fraksi Golkar MPR), untuk membahas isu yang sudah lama saya usulkan," ungkapnya.

Menurut OSO, obligasi daerah dapat menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia berharap pemerintah memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk memanfaatkan beragam inisiatif dan instrumen pembiayaan.

"Berikan seluas-luasnya dan kesempatan daerah melalui berbagai inisiatif dan instrumen, supaya dana-dana untuk daerah lebih beragam. Sehingga daerah makmur, Indonesia makmur," tandasnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR menggelar Sarasehan Nasional sekaligus menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 18–19 November 2026.

Ketua FPG MPR, Melchias Marcus Mekeng, mengatakan gagasan obligasi daerah bukan hal baru. Pembahasannya, kata dia, telah dimulai sejak 2000 ketika OSO masih menjabat anggota MPR utusan daerah.

"Waktu itu, saya masih jadi anggota MPR utusan daerah di bawah pimpinan Pak Oesman Sapta (OSO). Kami sudah menyelenggarakan seminar tentang obligasi daerah ini, tapi tidak berlanjut. Jadi, ini kelanjutan dari seminar itu," kata Mekeng, Rabu (18/11/2026).

Mekeng mengakui pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan terkait instrumen pembiayaan daerah sejak 2000.

Baca Juga: Fundamental Ekonomi Kuat, Mengapa Kepercayaan Investor RI Masih Rapuh?

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.