Akurat Logo

Relevansi RUU Perampasan Aset dengan Hukum Islam

Lufaefi | 20 November 2026, 09:30 WIB
Relevansi RUU Perampasan Aset dengan Hukum Islam
Ilustrasi RUU Perampasan Aset. - Foto: Djkn.kemenkeu.go.id

AKURAT.CO Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik. Regulasi ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya dalam upaya menelusuri dan mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Pada 18 November 2026, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Pembahasan tersebut juga memuat perhatian terhadap pengawasan pengadilan dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik agar kewenangan perampasan tidak disalahgunakan.

Di luar aspek hukum positif, gagasan perampasan aset memiliki relevansi dengan sejumlah prinsip penting dalam hukum Islam. Salah satunya adalah larangan mengambil harta orang lain melalui cara yang batil serta kewajiban mengembalikan hak kepada pemiliknya.

Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat tersebut menegaskan bahwa kepemilikan harta tidak dapat dibenarkan apabila diperoleh melalui tindakan yang melanggar hak orang lain. Dalam konteks korupsi, uang negara yang disalahgunakan merupakan kekayaan publik yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Lantas, bagaimana relevansi perampasan aset dalam perspektif hukum Islam?

1. Mengembalikan harta kepada pihak yang berhak

Salah satu prinsip utama dalam muamalah Islam adalah larangan mengambil hak orang lain. Harta hasil korupsi tidak dapat dianggap sebagai kekayaan yang sah hanya karena telah berpindah tangan atau diubah menjadi rumah, kendaraan, maupun investasi.

Dalam perspektif ini, perampasan aset dapat dipahami sebagai instrumen untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan. Jika aset terbukti berasal dari tindak pidana, pengembaliannya kepada negara atau pihak yang berhak menjadi bagian penting dari penyelesaian perkara.

Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Korupsi ATR/BPN, Tanggapi Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

2. Menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan sosial

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan, mengurangi kualitas pelayanan publik, dan memperlebar kesenjangan sosial.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 agar manusia menetapkan hukum secara adil dan menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pemulihan kerugian dan perlindungan kepentingan masyarakat juga perlu menjadi perhatian.

3. Mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan

Dalam Islam, jabatan merupakan amanah, bukan sarana memperkaya diri. Seseorang yang menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi telah mengkhianati tanggung jawabnya.

Rasulullah SAW memberikan peringatan mengenai pengkhianatan terhadap harta publik melalui hadis tentang ghulul atau penggelapan harta yang menjadi amanah. Prinsip ini relevan untuk menegaskan bahwa hasil penyalahgunaan jabatan tidak semestinya tetap dinikmati oleh pelakunya.

Karena itu, upaya menelusuri dan memulihkan aset hasil kejahatan memiliki dimensi pencegahan sekaligus pemulihan keadilan.

4. Perampasan aset harus tetap menjamin keadilan

Meski memiliki tujuan baik, kewenangan merampas aset tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Islam mengajarkan bahwa keadilan harus berlaku kepada siapa pun, termasuk terhadap orang yang sedang berhadapan dengan hukum.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 8:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: "Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa."

Baca Juga: Hukum Memakan Uang Hasil Korupsi dalam Pandangan Islam

Prinsip ini penting untuk memastikan aset yang dirampas benar-benar memiliki hubungan dengan tindak pidana. Harta milik pihak ketiga yang diperoleh secara sah dan tanpa keterlibatan dalam kejahatan tidak boleh ikut dirampas hanya karena memiliki hubungan keluarga, bisnis, atau sosial dengan tersangka.

Oleh sebab itu, pengawasan pengadilan, pembuktian yang memadai, dan mekanisme keberatan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan perampasan aset.

Pada akhirnya, relevansi RUU Perampasan Aset dengan hukum Islam terletak pada kesamaan orientasi untuk menjaga hak kepemilikan, mengembalikan harta yang diperoleh secara tidak sah, dan menegakkan keadilan. Namun, tujuan pemberantasan korupsi tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan terhadap orang yang tidak bersalah.

Islam tidak hanya menuntut agar pelaku kejahatan mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga menghendaki agar hak pihak yang dirugikan dipulihkan. Dengan demikian, perampasan aset bukan sekadar upaya mengambil kekayaan koruptor, melainkan bagian dari ikhtiar mengembalikan amanah publik kepada tempat yang semestinya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Lufaefi
Reporter
Lufaefi
Lufaefi
Editor
Lufaefi