Pengunduran Diri Gibran Ditindaklanjuti Sesuai Mekanisme Konstitusi

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengatakan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden akan ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

Ia merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

HNW menjelaskan, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung di hadapan pimpinan MPR. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri.

“Pak Wakil Presiden menyampaikan surat yang intinya adalah surat pengunduran diri beliau sebagai Wakil Presiden. Di sana ditegaskan bahwa beliau menyatakan berhenti atas permintaan sendiri,” kata HNW, dikutip Jumat (13/11/2026).

Menurut HNW, pimpinan MPR menerima surat tersebut untuk selanjutnya menindaklanjuti proses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.

Ia menjelaskan, Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Proses tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.

“Posisi kami sebagai pimpinan MPR adalah menerima surat itu untuk kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 8 Ayat (2), yaitu terkait bagaimana mengisi kekosongan Wakil Presiden,” jelasnya.

HNW menegaskan, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur kewenangan pimpinan MPR untuk menerima atau menolak pengunduran diri Wakil Presiden.

Karena itu, menurutnya, proses selanjutnya harus mengikuti ketentuan konstitusi mengenai pengisian jabatan yang kosong.

“Dalam Undang-Undang Dasar memang tidak ada ketentuan bahwa pimpinan MPR menolak. Artinya, ketika yang bersangkutan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, ya sudah, berarti dilanjutkan saja ke Pasal 8 Ayat (2) itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mengungkapkan pimpinan MPR telah membahas langkah awal untuk memastikan proses pergantian Wakil Presiden berjalan sesuai ketentuan.

Rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut akan membahas mekanisme tindak lanjut secara lebih terperinci.

“Tadi rapat pimpinan MPR juga sudah berembuk terkait bagaimana mekanisme selanjutnya. Dalam rentang waktu 60 hari ini semuanya sudah harus selesai,” ungkapnya.

Baca Juga: Wapres Pengganti Gibran Tak Boleh Jadi Matahari Kembar Prabowo