Akurat Logo

PKB Diingatkan Tidak Terjebak Pragmatisme, Kekuasaan Bukan Tujuan Akhir

Ayu Rachmaningtyas | 6 November 2026, 19:00 WIB
PKB Diingatkan Tidak Terjebak Pragmatisme, Kekuasaan Bukan Tujuan Akhir
Ketua Fraksi PKB MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyebut kekuasaan merupakan instrumen untuk menghadirkan keadilan dan memperluas kesejahteraan rakyat. - Foto: Mpr.go.id

AKURAT.CO Partai politik diingatkan agar tidak kehilangan kepekaan terhadap persoalan rakyat, meski semakin dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, dalam diskusi dan bedah buku "Sosialisme Islam: Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari'ati" di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB), pada Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh membuat parpol terjebak dalam pragmatisme, mengabaikan ketimpangan sosial, atau menjadikan jabatan sebagai tujuan utama perjuangan.

"Kekuasaan semestinya bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan, memperluas kesejahteraan, memperkuat ekonomi rakyat, serta memastikan kelompok masyarakat yang lemah tidak tertinggal," jelas Neng Eem.

Kegiatan yang diinisiasi Neng Eem tersebut dihadiri kader DPC PKB Bogor yang dimaksudkan sebagai ruang refleksi untuk meninjau kembali arah perjuangan politik partai. Khususnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Baca Juga: PKB Tampung Aspirasi Soal Ijazah Gibran, Tak Mau Gegabah Sikapi Putusan MK

Ia menyebut pandangan HOS Tjokroaminoto mengenai Islam dan sosialisme serta gagasan pembebasan manusia yang dikembangkan Ali Syari'ati masih relevan untuk menjadi landasan dalam membangun kesadaran politik yang berpihak kepada rakyat.

Neng Eem, yang juga anggota Komisi IX DPR, menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut penting untuk mengingatkan kader PKB bahwa perjuangan politik tidak boleh berhenti pada perebutan kursi legislatif, jabatan pemerintahan, maupun akses terhadap kekuasaan.

Sebaliknya, keberhasilan perjuangan partai harus diukur dari sejauh mana kebijakan dan keputusan politik mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama ketimpangan ekonomi, kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.

Menurutnya, penting menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam menentukan arah perjuangan politik.

"Konstitusi mesti menjadi kompas bagi arah perjuangan menciptakan keadilan sosial di negeri ini," kata Neng Eem.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.