Habiburokhman Kaget Pimpinan Komisi III Diduga Ikut Disadap

AKURAT.CO Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengaku terkejut setelah mendapat informasi bahwa pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI diduga turut menjadi sasaran penyadapan ilegal. Untuk itu, pihaknya masih menunggu perkembangan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

"Tapi kalau memang kami disadap ya secara ilegal ya, disadap secara ilegal ya, tentu kami kecewa ya," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (5/11/2026).

"Ya kita juga gimana ya agak kaget juga dapat info seperti itu, ya. Kayak pimpinan Komisi III ikut disadap. Kalau teman-teman ikuti bagaimana selama ini kami ya, selalu berpendapat baik, membela yang bersangkutan dan lain sebagainya. Ada peristiwa seperti ini ya kita kita lihat nanti perkembangan bagaimana," ujarnya.

Baca Juga: Ketum Exponen 08 Dukung Kapolri Usut Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo

Dia juga menanggapi mengenai sikapnya yang selama ini kerap memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Listyo Sigit saat menjabat Kapolri. Menurutnya, penilaian positif yang pernah disampaikan didasarkan pada situasi dan informasi yang tersedia ketika itu.

Namun, apabila kemudian ditemukan bukti pelanggaran hukum, terlebih kasus ini sangat sensitif bagi kehidupan bernegara maka proses penegakan hukum harus tetap berjalan

"Sama saja kayak Pak Prabowo kan beberapa kali memuji beliau, ya kan. Kami selalu yakin apa yang kami sampaikan adalah benar pada saat itu, ya kan ya. Kalau nanti ada fakta dan terbukti yang bersangkutan melakukan tindakan yang ilegal, ya bahkan insubordinasi tentu kita serahkan pada proses hukum agar ditindak sebagaimana mestinya," jelasnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga meminta penyidik untuk mendalami motif di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut. Ini diperlukan untuk memastikan apakah tindakan itu semata-mata berkaitan dengan upaya mempertahankan jabatan, atau memiliki tujuan politik yang lebih luas.

"Ya kita lihat ya, dalam tindak pidana itu kan ada peristiwanya dan ada motifnya. Apakah hanya misalnya membaca peta, mengamankan diri dan posisi dan jabatannya? Atau ada yang lebih jauh lagi, misalnya terkait konstelasi politik, aspirasi politik yang bersangkutan, sikap politik yang bersangkutan," ucapnya.

Baca Juga: Bukan Cuma Prabowo, Ini Daftar Tokoh Dunia yang Pernah Jadi Target Penyadapan

Habiburokhman menilai, dugaan penyadapan terhadap pimpinan negara juga dapat memunculkan persoalan insubordinasi atau tindakan tidak mematuhi pimpinan. Kendati demikian jika ada yang berpendapat hal tersebut mengarah ke makar amatlah wajar.

Namun, dia meminta kepada publik untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan Kapolri agar proses hukum tetap berjalan cepat, terbuka, transparan, dan profesional.

"Namanya insubordinasi itu sangat-sangat sensitif, ya. tindakan tidak mematuhi pimpinan apalagi menyadap pimpinan, itu sangat-sangat sensitif. Jadi wajar kalau ada yang mengatakan wah ini ngarahnya ke makar. Tapi kalau kami orang hukum, kita tunggu proses hukumnya yang sedang berjalan," ungkapnya.