Jokowi Temui Prabowo Saat Putusan MK Dibacakan, Ada Upaya Antisipasi Nasib Gibran?

AKURAT.CO Pertemuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026) malam, menjadi sorotan, karena berlangsung bertepatan dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi diketahui datang ke kediaman Prabowo sekitar pukul 19.00 WIB hingga sekitar pukul 20.45 WIB. Pada waktu yang hampir bersamaan, MK menggelar sidang pembacaan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran.
Pengamat politik, Ujang Komarudin, menilai pertemuan Jokowi dan Prabowo dapat dimaknai sebagai langkah Jokowi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul dari putusan MK tersebut.
Baca Juga: Bagaimana Putusan MK soal Pendidikan Gibran Memengaruhi Peta Pilpres 2029?
"Maknanya Jokowi butuh Prabowo untuk antisipasi segala kemungkinan terkait putusan MK," kata Ujang saat dihubungi Akurat.co, Rabu (7/10/2026).
Salah satu hal yang kemungkinan menjadi perhatian Jokowi adalah keberlanjutan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Dia menilai, Jokowi dapat berkepentingan memastikan posisi putranya tetap aman di tengah munculnya pihak-pihak yang menginginkan Gibran didiskualifikasi.
"Jokowi mungkin saja ingin Gibran tetap aman di posisinya dan tidak diganggu oleh pihak luar yang menginginkan Gibran didiskualifikasi," ujarnya.
Meski demikian, dia menilai pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut tidak memberikan pengaruh besar terhadap hasil putusan MK. Sebab, MK pada akhirnya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Dalam pertimbangannya, MK memang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Baca Juga: Dulu Minta Gibran Diganti, Kini Syahganda Bilang Sikapnya Berubah: Sekarang Saya di Pemerintahan
Namun, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden. "Putusan MK sudah diketok, dan pertemuan tersebut tidak berefek besar, karena Gibran masih tetap jadi wapres," kata Ujang.
Di sisi lain, putusan tersebut tetap membawa konsekuensi politik bagi Gibran. Sebab, fakta persidangan dan pertimbangan MK mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA berpotensi memengaruhi citra politik Gibran ke depan.
"Namun memang terdegradasi karena terbuka di sidang MK, bahwa ijazah SMA/Sederajatnya tidak ada," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 6Di Tengah Pertemuan Trump-Putin-Xi, Inggris Justru Komitmen Kirim 1.000 Drone ke Ukraina
- 7Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Simak Syarat Dapat BSU Rp900 Ribu
- 8Temui Dasco di DPR, Menhan Sjafrie: Saya Tidak Berniat dan Tidak Berminat Bahas Cawapres
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa








