Sikap Politik PDIP Disebut Abu-abu, Puan Membantah: Posisi Kita Jelas!

AKURAT.CO Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menegaskan, posisi politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bersifat abu-abu.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan merespons sejumlah pihak yang meminta PDIP memperjelas sikap, apakah menjadi bagian dari pendukung pemerintah atau berada di luar pemerintahan.

"Posisi kita jelas," kata Puan usai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, meminta PDIP menentukan sikap secara tegas agar tidak menimbulkan kesan berada di antara posisi pendukung dan penyeimbang pemerintah.

"Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu," ujar Jazilul.

Menurut Jazilul, kepastian sikap politik penting agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah pelaksanaan program-program pemerintah.

“Sikap yang tegas tentu lebih kami hargai daripada mengatakan A tetapi yang dikerjakan B," katanya.

Baca Juga: Megawati Instruksikan Seluruh Kader PDIP Siaga Hadapi Ancaman El Nino hingga 2027

Ia menambahkan, partai-partai koalisi saat ini tengah fokus mengawal realisasi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

Desakan serupa juga datang dari Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN).

Sekretaris Jenderal BM PAN, Slamet Aryadi, menilai sikap politik yang dinilai tidak konsisten berpotensi memunculkan ketidakpastian politik.

Ia juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam memobilisasi aksi demonstrasi mahasiswa.

Namun, dugaan tersebut belum disertai bukti dan belum mendapat tanggapan resmi dari PDIP.

"Jika benar mendorong gerakan tekanan politik, maka hal itu berpotensi menimbulkan ambiguitas," kata Slamet.

Sementara itu, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, juga meminta PDIP bersikap tegas apabila memilih berada di luar pemerintahan.

"Kalau PDIP ingin di luar pemerintah, ya beroposisi secara total. Jangan sampai terkesan mendukung, tetapi ketika pemerintah menghadapi persoalan justru menyerang," ujar Sahroni.