Rencana Pembayaran di Selat Hormuz Picu Kekhawatiran, Pemerintah Diminta Siapkan Antisipasi

AKURAT.CO Rencana Iran yang akan mematok pembayaran menggunakan yuan atau kripto bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz memicu kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan energi dan bahan baku industri global, termasuk Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipasi, terutama terkait kapal Indonesia yang dilaporkan masih tertahan di jalur strategis tersebut.

“Saya percaya pemerintah sudah memiliki upaya terbaik untuk menyelesaikan permasalahan kapal kita yang saat ini masih tertahan,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR/MPR RI, Rabu (15/4/2026).

Menurut Eddy, keputusan terkait mekanisme pembayaran sepenuhnya menjadi domain pemerintah, khususnya otoritas di sektor keuangan dan diplomasi.

“Apakah nanti melalui mekanisme pembayaran tertentu, itu menjadi kewenangan pemerintah. Biarlah pejabat di sektor keuangan dan Kementerian Luar Negeri yang memberikan penjelasan lebih lanjut,” katanya.

Ia menekankan pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur distribusi bahan baku strategis bagi Indonesia, seperti sulfur dan nafta, yang menjadi komponen utama dalam industri pupuk dan plastik.

“Ini adalah jalur penting untuk pasokan sulfur dan nafta. Nafta untuk industri plastik, sementara sulfur untuk kebutuhan pupuk,” jelasnya.

Baca Juga: Smart Greenhouse Jadi Kunci Sukses Program MBG

Eddy mengingatkan, gangguan pada jalur distribusi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga barang di dalam negeri, termasuk plastik dan pupuk, yang pada akhirnya dapat berdampak pada harga pangan.

“Jangan sampai kelangkaan bahan baku membuat harga plastik dan pupuk melonjak, sehingga berimbas pada kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah untuk segera mencari sumber alternatif guna menjaga stabilitas pasokan bahan baku industri nasional.

“Saya mendorong pemerintah agar segera mencari alternatif pasokan, sehingga kebutuhan industri, termasuk untuk kemasan dan pupuk, tetap terpenuhi,” tegasnya.

Sementara itu, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Al Dhaheri, menyampaikan bahwa negaranya memiliki jalur alternatif distribusi minyak yang tidak sepenuhnya bergantung pada Selat Hormuz.

“Kami memiliki jalur alternatif, yakni memindahkan minyak dari Abu Dhabi ke Fujairah. Sekitar 1,8 juta barel minyak mentah per hari melewati jalur tersebut, sehingga membantu meringankan situasi,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa hingga saat ini Selat Hormuz masih terbuka untuk pelayaran internasional.

“Selat Hormuz tidak diblokir. Jalur pelayaran masih terbuka, dan kami berharap kondisi ini tetap terjaga,” ujarnya.

Baca Juga: Erick Thohir Buka Opsi Timnas Indonesia Uji Coba Lawan Prancis

Ia juga berharap jalur strategis tersebut tidak dimanfaatkan sebagai alat tekanan dalam dinamika geopolitik global.

“Kami berharap Selat Hormuz tidak dijadikan sebagai instrumen tekanan dalam hubungan internasional,” pungkasnya.