Golkar Total Sukseskan Program Pemerintah, Akui Niat Baik dan Komitmen Presiden Prabowo

AKURAT.CO Partai Golkar menegaskan posisinya sebagai partai yang total dalam mendukung dan menyukseskan program-program yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan bahwa seluruh kader Golkar harus berada di garda terdepan dalam mengimplementasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

“Sesuai arahan dan instruksi Ketua Umum, Bahlil Lahadalia, seluruh jajaran Partai Golkar mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Presiden Prabowo,” kata Idrus kepada wartawan, Minggu (29/3/2026). 

“Partai Golkar harus total menjadi bagian terdepan untuk memastikan bahwa kebijakan presiden yang bersifat mendasar, prospektif, dan antisipatif dapat dipahami rakyat,” sambungnya. 

Baca Juga: Soroti Kinerja Bina Marga, Wibi: Pembongkaran Zebra Cross Swadaya Warga Cerminkan Lemahnya Pelayanan

Idrus menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga dengan cara penyampaiannya.

“Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” ucap Idrus.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo telah memulai langkahnya dengan niat baik yang selaras dengan ideologi dan falsafah bangsa. 

Komitmen itu tercermin dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai rumah besar bersama, sekaligus mendorong partisipasi seluruh elemen bangsa dalam merawat dan membangun Indonesia.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan nasional. Program-program strategis dari pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan, termasuk hilirisasi industri yang dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian ekonomi. 

Selain itu, pemerintah disebut telah merumuskan kebijakan mendasar yang bersifat prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), hingga pemberdayaan koperasi dan UMKM. 

Di sisi lain, Presiden Prabowo juga sangat serius dalam menghilangkan Serakanomics di kalangan para pejabat. 

“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” kata dia

Namun demikian, Idrus kembali mengingatkan bahwa kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. 

Pemerintah, kata dia, harus mampu menjelaskan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk berbagai skenario yang mungkin terjadi.

“Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Ia menambahkan, para pembantu presiden juga harus lebih cerdas dalam menerjemahkan kebijakan strategis presiden ke dalam program-program konkret yang mudah dipahami masyarakat.

Idrus pun menyoroti tekanan global yang semakin nyata, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik ini berdampak pada terganggunya pasokan energi global, termasuk di kawasan ASEAN.

Baca Juga: Bazar Monas Dongkrak Omzet UMKM Saat Lebaran 2026

Sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Laos mulai mengambil langkah penghematan energi dan pengendalian distribusi BBM. 

Bahkan Filipina dilaporkan menetapkan status darurat energi nasional akibat tekanan pasokan.

Dalam kondisi global seperti ini, Idrus mendorong para juru bicara Presiden untuk menjelaskan secara terbuka agar publik memahami bahwa kebijakan pemerintah tidak berdiri di ruang kosong, melainkan dipengaruhi dinamika internasional.

Ia juga menyinggung polemik terkait posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional yang kerap disalahartikan sebagai bentuk keberpihakan. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi yang utuh dari pemerintah.

“Masuknya Indonesia ke forum tertentu itu bukan berarti tunduk. Itu strategi komunikasi politik agar kita bisa ada di berbagai forum untuk menjelaskan posisi kita secara lebih luas,” kata Idrus.

Idrus mendorong agar pola komunikasi pemerintah kedepan dapat berlangsung secara aktif, bukan reaktif setelah kebijakan menjadi polemik di ruang publik.

“Harusnya dijelaskan lebih dulu, lebih awal, sebelum jadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik yang muncul justru menjadi solusi,” ungkapnya.