Soroti Kinerja Bina Marga, Wibi: Pembongkaran Zebra Cross Swadaya Warga Cerminkan Lemahnya Pelayanan

AKURAT.CO Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Jakarta kembali disorot DPRD menyusul rencana pembongkaran zebra cross swadaya warga di Jalan Soepomo, Pancoran, Jakarta Selatan. Kebijakan itu dinilai mencerminkan lemahnya pelayanan dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, masalah ini tidak semata soal standar teknis marka jalan, tetapi juga kegagalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam merespons kebutuhan warga secara cepat dan terbuka.

"Kalau memang zebra cross lama tertutup aspal dan akan dibangun kembali, itu harusnya disampaikan sejak awal dengan komunikasi yang jelas ke publik," kata Wibi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (29/3/2026).

Baca Juga: DPRD Jakarta Kritik Rencana Pembongkaran Zebra Cross Swadaya di Pancoran: Kalau Tak Sesuai Standar, Perbaiki

Menurut dia, inisiatif warga membangun zebra cross sendiri justru menjadi indikator adanya kekosongan layanan. Oleh karena itu jangan pernah menyalahkan warga yang bergerak atas dasar kebutuhan yang tidak terpenuhi.

"Jangan sampai masyarakat sudah bergerak sendiri karena merasa tidak dilayani, lalu justru disalahkan," ujarnya.

Wibi menilai, pembongkaran tanpa penjelasan dan solusi konkret berpotensi memperburuk kepercayaan publik. Alih-alih menyelesaikan masalah, langkah itu dinilai hanya menutup respons warga tanpa menghadirkan perbaikan layanan.

Sebagai lembaga pengawas, DPRD menekankan pentingnya kinerja yang cepat, responsif, dan komunikatif dari Dinas Bina Marga. Namun, tiga aspek tersebut dinilai masih lemah dalam penanganan kasus ini.

"Kami punya fungsi pengawasan. Yang kami lihat adalah apakah pelayanan ke masyarakat berjalan cepat, responsif, dan komunikatif. Itu yang saat ini justru lemah," ujarnya.

Baca Juga: BMI Kecam Keras Fitnah Terhadap AHY dalam Kasus Ijazah Jokowi

DPRD pun mendesak Dinas Bina Marga segera membenahi pola komunikasi publik sekaligus mempercepat penyediaan fasilitas penyeberangan resmi, agar keselamatan warga tidak terus menjadi taruhan.