Komisi II DPR Soroti Soal Pembahasan Revisi UU Diambil Alih Baleg

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan DPR yang mengalihkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ke Badan Legislasi (Baleg).
Hal itu ia sampaikan dalam acara HUT ke-17 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa (15/4/2025).
“Yang menyiapkan revisi UU Pemilu saat ini adalah Baleg,” ujar Zulfikar.
Meski bukan jadi leading sector, Komisi II tak tinggal diam. Pimpinan komisi kini tengah melobi pimpinan DPR agar mandat pembahasan revisi kembali ke tangan mereka.
Menurut Zulfikar, sinyal positif sudah muncul. Ia mengaku telah berdiskusi dengan salah satu Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, dan melihat peluang kembalinya pembahasan UU Pemilu ke Komisi II.
“Saya sudah ngobrol dengan salah satu pimpinan DPR dari Golkar, ada indikasi revisi UU Pemilu bisa kembali ke Komisi II,” kata politisi senior Partai Golkar itu.
Baca Juga: Dokter Kandungan Diduga Lecehkan Pasien di Garut Ditangkap Polisi
Namun Zulfikar mempertanyakan logika pengalihan tersebut.
Ia menyebut alasan formalnya adalah karena Komisi II mendapat tugas merevisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, kata dia, UU ASN baru saja direvisi pada 2023.
Yang lebih membingungkan, lanjutnya, revisi kali ini hanya menyasar satu pasal, yakni soal kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat tinggi pratama. Pasal itu akan memberi Presiden kuasa penuh, tanpa peran lembaga lain.
“Contohnya, jabatan seperti Dirjen Polpum Kemendagri nantinya langsung di bawah Presiden. Saya kira ini terlalu sentralistik,” tegasnya.
Zulfikar secara tegas menolak substansi revisi tersebut. Menurutnya, penarikan kewenangan ke pusat bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diperjuangkan sejak era Reformasi.
“Saya tidak setuju. Ini kemunduran. Kalau semua kembali ke pusat, lalu bagaimana dengan peran pejabat pembina kepegawaian di daerah?” kritiknya.
Ia juga menyoroti potensi lemahnya kelembagaan daerah jika kewenangan strategis terus ditarik ke pemerintah pusat.
Menutup pernyataannya, Zulfikar melontarkan candaan pedas.
“Kalau saya bicara begini di depan pimpinan DPR, mungkin saya sudah diketok. Apalagi kita ini satu partai,” katanya sambil tertawa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Kalender Jawa 10 Oktober 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon dan Hari Baiknya
- 2Eks Ketua KY Soroti Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Menemukan Bukti Bukan Berarti Terbukti
- 3Kontak Tembak di Papua Barat Daya, Komandan Operasi OPM Dikabarkan Tewas
- 4Kalender Jawa 12 Oktober 2026: Watak Weton Senin Pahing Dikenal Tegas dan Punya Cita-Cita Tinggi
- 5India Diguncang Gelombang Penangkapan, Ribuan Orang Ditahan Jelang Demo Tuntut Ketua KPU Mundur
- 6Kalender Jawa 13 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pon, Setia tetapi Mudah Cemburu
- 7Prediksi Lens vs Sporting CP 13 Oktober 2026: Skor, H2H, dan Susunan Pemain
- 8Kesepakatan Diesel Trump-Putin Dicibir Zelensky: Kami Dijadikan Kedok
- 9KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid Pekan Ini
- 10Eratnya Persahabatan Indonesia-Mesir, Prabowo Antarkan Langsung Keberangkatan Presiden El-Sisi







