Komisi III DPR Tolak Usulan PDIP untuk Satukan Polri di Bawah TNI dan Kemendagri

AKURAT.CO Komisi III DPR menanggapi usulan PDI Perjuangan (PDIP) yang menginginkan Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, menolak usulan tersebut, dengan alasan bahwa pemisahan Polri dari TNI adalah langkah reformasi demokrasi yang telah berjalan baik.

"Demokrasi kita sudah melakukan pemisahan itu dengan baik, masa mau disatukan lagi," kata Rano Alfath di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Rano menegaskan, tuduhan PDIP terkait intervensi Polri dalam Pilkada Serentak 2024 tidaklah berdasar. Menurutnya, Polri telah menjalankan tugas dan fungsinya (tupoksi) sesuai aturan yang berlaku.

"Polri selama ini telah melakukan tupoksinya dengan baik. Jika ada isu soal intervensi, itu hanya wacana. Kinerja Polri sudah terbukti, terutama dalam menjaga keamanan selama Pilkada," ujar politisi PKB tersebut.

Baca Juga: Sayembara Tangkap Harun Masiku jadi Dorongan Moral KPK

Ia juga menekankan, selama pelaksanaan Pilkada 2024, tidak ada laporan tindak kekerasan yang merugikan masyarakat. Menurutnya, ini menunjukkan Polri bekerja profesional dan layak diapresiasi.

"Pilkada berjalan lancar, tidak ada konflik besar atau korban masyarakat. Harusnya Polri diapresiasi, bukan malah disudutkan dengan tuduhan yang tidak berdasar," tegas Rano.

Rano juga menyayangkan pernyataan PDIP yang menuding Polri terlibat dalam proses Pilkada. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai hoaks dan meminta PDIP untuk berhenti menyebarkan isu yang merusak reputasi Polri.

"Aneh kalau ada yang mengatakan Polri mengintervensi masyarakat secara keseluruhan. Tuduhan itu tidak masuk akal," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyerukan evaluasi terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia menuding adanya keterlibatan sejumlah oknum kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024, yang menurutnya mencederai demokrasi.

"Pilkada kemarin adalah salah satu pemilu paling cacat karena ulah budaya politik buruk yang kami sebut sebagai Jokowisme," ujar Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).

Baca Juga: Jelang Pembekuan Mesin, Marc Marquez Sebut Memilih Spek Motor Krusial

Deddy juga menyebut istilah "Partai Cokelat" sebagai fenomena yang menggambarkan dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam mendukung pihak tertentu.

Menurutnya, hal ini bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang dipisahkan dari ABRI oleh Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

PDIP sedang mendalami wacana agar Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri sebagai solusi atas isu tersebut.

Namun, Rano Alfath menilai usulan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi demokrasi dan tidak relevan dengan situasi saat ini.

"Kinerja Polri sudah sesuai dengan aturan. Usulan untuk menyatukan Polri dengan TNI atau Kemendagri adalah langkah mundur bagi reformasi institusi keamanan kita," pungkasnya.

Komisi III DPR mengajak semua pihak untuk mendukung Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban tanpa mengedepankan isu-isu yang tidak berdasar.