PDIP Didorong Jadi Oposisi: Penjaga Suara Kritis di Era Prabowo-Gibran

AKURAT.CO Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, PDI Perjuangan (PDIP) sebaiknya tetap memilih menjadi oposisi dalam pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Menurut Ujang, PDIP memiliki pengalaman panjang sebagai oposisi di parlemen, sehingga semangat untuk mengkritisi program-program yang tidak tepat akan terus hidup, meski mereka menjadi satu-satunya partai oposisi.

"Bagusnya harus menjadi oposisi, di luar pemerintahan, harusnya mengawal, mengontrol, mengawasi pemerintah. Agar ada suara yang berisik di parlemen untuk mengontrol pemerintahan," ujar Ujang kepada Akurat.co, Kamis (3/10/2024).

Baca Juga: KPK Dalami Peran Ketua KADIN Kaltim dalam Kasus Korupsi IUP

Meski begitu, Ujang mengakui bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan PDIP, apakah akan memilih berada di luar atau masuk dalam pemerintahan Prabowo.

Jika hanya PDIP yang berada di luar pemerintahan, Ujang mengakui bahwa mengontrol jalannya pemerintahan akan menjadi tugas yang sulit.

"PDIP tidak bisa dilarang-larang juga untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, karena itu hak PDIP," tambahnya.

Sebelumnya, Puan Maharani, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, sempat memberi sinyal bahwa PDIP mungkin akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Tunggu Waktu, Puan: Akan Ada Nasi Goreng

Puan mengatakan, hubungan antara PDIP dan Prabowo selama ini tidak diwarnai permusuhan, sehingga kemungkinan kerja sama tetap terbuka.

"Insya Allah, tidak ada yang tidak mungkin," ujar Puan saat berbicara dengan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).