Akurat

PDIP Respons Isu Rano Karno sebagai Cawagub Jakarta Dampingi Anies Baswedan

Paskalis Rubedanto | 26 Juli 2024, 23:00 WIB
PDIP Respons Isu Rano Karno sebagai Cawagub Jakarta Dampingi Anies Baswedan

AKURAT.CO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons kabar mengenai mantan Gubernur Banten, Rano Karno, yang disebut-sebut akan menjadi calon wakil gubernur (cawagub) di Pilkada Jakarta 2024 bersama Anies Baswedan.

Juru Bicara PDIP, Seno Bagaskoro, mengakui bahwa Rano Karno memang disebut-sebut akan maju di Pilkada Jakarta, namun ia juga memiliki rekam jejak yang baik di Banten.

"Nama yang muncul di satu daerah, bisa jadi juga punya keterkaitan dengan daerah lain. Pak Rano punya latar belakang di Banten, tetapi juga ada yang menyebut-nyebut di Jakarta," katanya kepada Akurat.co, Jumat (26/7/2024).

Baca Juga: Tim Kejagung Tangkap Anggota DPR Fraksi Nasdem Ujang Iskandar

"Oleh karena itu kita tidak mau tergesa-gesa, apalagi di daerah seperti Jakarta yang adalah etalase kepemimpinan politik dan ekonomi nasional," tambah Seno.

Ia kemudian menegaskan bahwa yang paling utama bagi partainya adalah memiliki stok kader yang mumpuni untuk maju di pilkada nanti.

"Poinnya adalah kami punya stok kader yang telah melalui proses dan memiliki rekam jejak panjang dalam hal portofolio politik di banyak daerah," pungkasnya.

Sebelumnya, Rano Karno mengaku siap mengikuti perintah dan keputusan partai mengenai keikutsertaannya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Baca Juga: Ceritakan Bagaimana Merencanakan Pembelajaran Berdiferensiasi yang Relevan di Kelas Bapak/Ibu Guru Sehingga Diyakini Dapat Diimplementasikan untuk ...

"Sebagai kader, saya siap mengikuti penugasan yang diputuskan oleh partai di mana pun, baik di Jakarta maupun di Banten," kata Rano seperti dikutip Antara, Selasa (23/7/2024).

Gubernur Banten periode 2015-2017 itu mengakui namanya masih muncul pada posisi unggulan dalam sejumlah survei terkait dengan Pilkada Banten 2024.

Namun, hal tersebut masih menunggu proses pembahasan yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

"Intinya saya tidak bisa putuskan karena semua adalah keputusan partai. Karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kepentingannya masing-masing," jelasnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.