KPU DKI Bakal Tindaklanjuti Temuan Joki Pantarlih Coklit di Pilkada Jakarta 2024

AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI memastikan bakal menindaklanjuti temuan Bawaslu soal dugaan penggunaan joki oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih Pilkada 2024.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, mengatakan pihaknya sedang menelusuri kebenaran dugaan tersebut.

"Kita berterimakasih atas saran dan masukan dari Bawaslu. Atas laporan tersebut, kami saat ini sedang melakukan pengecekan ke bawah mengenai kebenaran dugaan tersebut untuk bisa melakukan klarifikasi supaya mendapatkan jawaban yang utuh," kata Fahmi saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Baca Juga: Proses Coklit Pilkada Jakarta 2024 Amburadul, Bawaslu Temukan 4 Pantarlih Pakai Jasa Joki

Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menemukan petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang tidak melakukan kewajibannya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, terdapat empat Pantarlih yang menggunakan joki untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) calon pemilih Pilkada 2024.

"Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dua Pantarlih, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara satu Pantarlih, Kecamatan kebayoran Lama, Jakarta Selatan satu Pantarlih," kata Benny kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Benny menegaskan, pihaknya berwenang untuk melakukan pengawasan dalam setiap tahapan terutama proses tahapan Pilkada yang tengah berlangsung ini. Oleh karena itu, ia meminta KPU segera membereskan temuan ini.

"Dalam tahapan coklit, seluruh jajaran Bawaslu DKI hingga tingkat Panwas Kelurahan melakukan pengawasan secara melekat," tegasnya.

Lebih lanjut, Benny menyampaikan kinerja Pantarlih harus menjadi pengawasan bersama baik itu oleh Bawaslu maupun KPU agar permasalahan pada hari pencoblosan dapat diminimalisir.

"Saya dalam rakor KPU DKI juga sudah sampaikan bahwa kejadian Pilkada 2017, ada banyak pemilih tidak bisa nyoblos karena sengkarut proses penyusunan daftar pemilih yang tidak akurat, cenderung pakai jalan pintas sehingga hal ini harus diantisipasi sejak dini," pungkasnya.