PDIP Pertanyakan Dasar Hukum KPU Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah yang Dihitung Per 1 Januari 2025

Pasalnya, KPU telah mengungkapkan syarat usia tersebut akan dihitung per 1 Januari 2025. Bukan pada saat hendak melakukan proses pendaftaran.

 

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, lantas mempertanyakan dari mana rujukan perhitungan 1 Januari 2025. Menurutnya, ini akan menimbulkan masalah baru jika tidak merujuk pada keputusan Mahkamah Agung.

 

 

"Yang terpenting keputusan KPU ada dasar hukumnya, kalo tidak ada dasar hukumnya itu yang menimbulkan masalah baru, kalau itu dasar hukumnya dari MA monggo saja," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/6/2024).

 

Kendati begitu, Said mengaskan, pihaknya akan mentaati aturan mengenai syarat perhitungan calon kepala daerah tersebut, sekalipun itu adalah keputusan yang buruk.

 

"Sebab seburuk-buruknya sebuah keputusan, selagi itu hukum positif kita semua harus mentaati," ujarnya.

 

Said pun mengingatkan, akan hadir ketidakpastian hukum jika pandangan KPU selalu berubah-ubah setiap masanya.

 

 

"Jangan sampai ada istilah qaul qadim dan qaul jadid. Artinya apa? Ada kemudian perkataan lama dan perkataan baru kalau itu terus menerus maka kepastian hukum kita akan terganggu," ujarnya.

 

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari berbicara mengenai penghitungan syarat usia calon kepala daerah. Ia menegaskan, batas usia tersebut harus terpenuhi per 1 Januari 2025, bukan saat pendaftaran.

 

"Keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, pada tanggal 1 Januari 2025,” kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu (30/6/2024).