Jokowi Tak Diundang ke Rakernas, Hasto: Yang Datang Hanya Mereka yang Jaga Demokrasi Hukum

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjawab kabar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5. Menurutnya, pihak yang diundang adalah mereka yang menjaga demokrasi hukum dan yang mau menegakkan hukum.

"Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya pak Jokowi, karena partai ini berdasarkan pada kekuatan kolektif dari seluruh anggota dari tingkat anak ranting, Ranting PAC dan satgas partai," kata Hasto, dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Dia menjelaskan, jika Rakernas ke-V ini diadakan dalam momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan. Di lain sisi, juga publik telah merekam jika Pemilu 2024 ini merupakan Pemilu yang paling brutal.

Baca Juga: Ribuan Kader dari 3 Pilar Partai Bakal Hadiri Pembukaan Rakernas ke-5 PDIP

"Dan itu terakam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK," beber Hasto.

Hal itu ditandai dengan adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai sengketa Pilpres 2024. Ini yang menjadi dasar PDIP mengundang figur yang akan datang ke Rakernas ke-5 yakni yang memiliki semangat dalam menjaga hukum.

"Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," ujarnya.

Politisi asal Yogyakarta ini menegaskan, jika PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah. Apalagi, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.