Aleg PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Fahri Hamzah: Sekarang Kita Ngerti Tentang Maling Teriak Maling

 

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menanggapi usulan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua yang meminta agar politik uang dilegalkan dalam pemilu.

 

 

Menurut Fahri, usulan tersebut sebagai tanda bahwa partai telah kehilangan akal untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang tejadi dalam pemilu.

 

"Pengakuan partai terbesar dari komisi 2 DPR bahwa money politic telah menjadi budaya dalam pemilu kita, artinya partai politik telah kehilangan akal dalam mengatasi kecurangan," kata Fahri melalui X pribadinya @Fahrihamzah, Jumat (17/5/2024).

 

Fahri menilai, dengan adanya usulan dan pengakuan mengenai politik uang tersebut, maka semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan.

 

"Sekarang kita mengerti tentang maling teriak maling. Seolah pilpres yang curang padahal pileglah yang curang," ujarnya.

 

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melegalkan politik uang dalam kontestasi pemilu.

 

Hugua menilai, politik uang adalah satu aktivitas yang sulit dihilangkan. Menurutnya, para caleg juga sulit terpilih jika tanpa melakukan politik uang.

 

Sehingga, dia menilai politik uang lebih baik dilegalkan dan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU) dengan batasan-batasan tertentu. Hal itu dianggap bisa membuat aktivitas politik uang bisa lebih dikontrol.

 

"Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu?" kata Hugua saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

 

"Karena money politic ini keniscayaan, kita juga tidak money politic tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda," sambungnya.

 

 

Hugua menilai, dengan diaturnya dalam PKPU, Bawaslu juga bisa lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Pelegalan dengan batasan tertentu ini juga dinilai membuat persaingan pemilu menjadi lebih adil.

 

"Sehingga Bawaslu juga tahu kalau money politic, batas ini harus disemprit, sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan pemenang ke depan adalah para saudagar," ujarnya.