Akurat Logo

Grace Natalie Minta Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: Caper, Mana Ada!

Dwana Muhfaqdilla | 12 Maret 2024, 14:50 WIB
Grace Natalie Minta Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: Caper, Mana Ada!

AKURAT.CO Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, mengatakan permintaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat memimpin koalisi dari partai politik, hanya mencari perhatian atau caper.

"Ini sedang cari perhatian. Kepedean gitu, mana ada, apalagi dia (Jokowi) mantan presiden kan, akan berhenti sebagai presiden (kemudian) didorong jadi ketua koalisi. Ketua koalisi itu ya presiden terpilih Prabowo," kata Ujang kepada Akurat.co, Selasa (12/3/2024).

Menurutnya, presiden terpilih juga tidak ingin dikangkangi oleh Presiden Jokowi. Sebab, yang seharusnya punya kekuatan sebagai ketua koalisi yakni presiden terpilih itu sendiri, karena punya pengikat dengan kekuasaannya.

Baca Juga: PPP Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Golkar: Kami Terbuka

"Jadi saya melihat sedang berusaha mendorong agar Jokowi punya posisi yang kuat ke depan. Tapi ya enggak bisa, jabatan itu ada waktunya ada saatnya, saatnya waktunya tiba ya datang, tapi saatnya hilang, saatnya berhenti, saatnya selesai, ya sudah kan," tambah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Menurutnya, wacana ini tidak bagus untuk yang mengusulkan yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan yang diusulkan yakni Presiden Jokowi. Sebab, hal seperti ini tidak seharusnya dipaksakan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie menyatakan, Presiden Jokowi semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik.

Hal yang sama juga diusulkan oleh Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie yang meminta Jokowi agar dapat memimpin koalisi yang punya kesamaan visi menuju Indonesia Emas.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.