TPN Ganjar-Mahfud Harap Bawaslu Segera Tindak Indikasi Kecurangan Pemilu

AKURAT.CO Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera tindak indikasi kecurangan yang terendus belakangan ini.

Adapun salah satu dugaan kecurangan tersebut yakni viralnya rekaman video percakapan diduga para pejabat Forkopimda di Kabupaten Barubara, Sumatera Utara yang memberikan arahan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2.

“Tidak semua pelanggaran bisa kita lihat, yang kita tidak bisa lihat siapa pelakunya gamblang, tapi kita bisa menduga, seperti yang terjadi di Batubara itu,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Media Center TPN, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Baca Juga: Abah Lala Ubah Lagu Viral Ojo Dibandingke untuk Prabowo, Ini Lirik Lengkapnya

Todung mengatakan, beberapa saksi diduga takut untuk mengungkap kebenarannya. Apa lagi Bawaslu yang menurut Todung tidak melakukan investigasi di lapangan, alias hanya menerima laporan saja.

“Nah, ini banyak saksi yang ketakutan tidak bisa bicara. Kita ini punya sedikit kekosongan hukum di Bawaslu. Bawaslu itu tidak melakukan investigasi ke lapangan, dia menunggu laporan dari pelapor,” ucap Todung.

Ia mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud sudah melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu, begitu pula dengan Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

Baca Juga: Inara Rusli Ingin Perpisahan Damai, Ibunda Virgoun Ingatkan Ini

“Kita sudah melakukan pelaporan. Tim Amin sudah melakukan pelaporan, mudah-mudahan laporan yang dilakukan oleh tim GP-MMD dan tim Amin akan di follow up oleh Bawaslu, karena waktunya juga terbatas,” pungkas Todung.

Adapun rekaman pembicaraan diduga para pejabat di Kabupaten Batubara, Sumut, bocor di media sosial. Rekaman itu berisi arahan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Video percakapan itu diunggah oleh akun @nasionalcorruption di media sosial TikTok, Minggu (14/1/2024) lalu. Dalam postingan tersebut, terdengar perbincangan beberapa orang yang tengah membahas persiapan Pilpres yang akan digelar pada 14 Februari mendatang.

Baca Juga: Alasan Raja-raja di Sulawesi Tengah Dukung Ganjar-Mahfud, Lebih Peduli Pelestarian Budaya dan Kerajaan

Selain itu, terdengar juga pihak tersebut memberikan arahan untuk menggunakan dana desa sebesar Rp100 ribu untuk kepentingan Pilpres 2024.