Lakukan Refleksi, Projo Ganjar Minta Dukungan ke Ganjar-Mahfud Lebih Digencarkan

AKURAT.CO Relawan Projo yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD melakukan refleksi akhir tahun 2023. Projo Ganjar-Mahfud ini menyoroti sejumlah isu yang harus menjadi perhatian khusus.

Ketua DPP Projo Ganjar, Haposan Situmorang meminta, para caleg gerbong koalisi partai pengusung Ganjar-Mahfud, untuk sungguh-sungguh berkontribusi nyata dalam proses pemenangan. Gerbong koalisi ini terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Hanura, Perindo, dan PPP.

“Dengan membantu mensosialisasikan program-program dan serta visi dan misi Ganjar-Mahfud dikalangan konstituennya pada saat melakukan kampanye atau mengunjungi door to door konstituennya selain mengkampanyekan pribadi,” ujar Haposan kepada wartawan, Jumat (29/12/2023).

Baca Juga: Perjalanan Libur Natal Lancar, Masyarakat Apresiasi Polri Terapkan Rekayasa Lalu Lintas

Projo Ganjar melihat, terdapat banyak caleg yang tidak mengkampanyekan Ganjar-Mahfud dalam baliho maupun spanduknya. Hal ini terlihat di jalan-jalan dimana masih banyak caleg yang hanya memampang diri sendiri dan gambar partai.

“Tidak mencantumkan gambar dari Ganjar-Mahfud dimana hal seperti ini sangat disayangkan,” kata Haposan.

Ia mengajak serta menyerukan segenap komponen relawan pendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 agar tetap solid bekerja keras, tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar yang memecah belah konsentrasi para organ relawan.

“Tetap fokus untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres Ganjar-Mahfud di pilpres 2024 yang Insyaallah akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024,” sambungnya.

Baca Juga: Sambut 2024, BNI Komitmen Perkuat Diaspora Berbisnis Melalui BNI Xpora

Selain itu, Haposan menyadari, persaingan dalam kontestasi Pilpres 2024 akan sangat menguras energi dan menarik perhatian masyarakat luas.

”Tentu terjadi gesekan yang cukup berarti di antara pendukung ke 3 pasangan capres dan cawapres baik di tingkat elite maupun tingkat lokal,” kata Haposan.

Karenanya, ada beberapa hal yang menjadi sorotan agar gelaran Pilpres 2024 bisa berlangsung dengan baik. Pertama yaitu soal netralitas aparat baik ASN, TNI, maupun Polri. Ketiganya diharapkan bisa netral dan tidak memihak pada salah satu pasangan capres dan cawapres.

“Yakni dengan tidak melakukan penekanan ataupun intimidasi (secara verbal) atau memperdagangkan pengaruh kepada rakyat, yang pada umumnya membutuhkan pelayanan publik yang berkeadilan,” ujar Haposan.

Baca Juga: Doa Menginginkan Mimpi yang Baik, Agar Tidak Bermimpi Buruk saat Tidur

Penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP juga harus menjaga netralitas dan tidak memihak salah satu kontestan Pilpres 2024. Ketiganya didesak untuk menjaga profesionalisme sehingga kualitas Pilpres 2024 bisa dipertanggung jawabkan baik dari aspek hukum maupun dari segi etik.

Haposan mengatakan, para lembaga survei pilpres dan pileg harus betul-betul bisa menjaga integritas dan kode etik lembaga survei, yaitu dengan mengeluarkan hasil survei yang mendekati kenyataan dan sejujur-jujurnya, tidak direkayasa dan tidak hanya mewakili kepentingan pemberi order atau pembayar hasil survei.

“Projo Ganjar juga menyoroti lembaga survei dimana beberapa lembaga survei disinyalir mengeluarkan hasil yang tidak sesuai dengan etika keilmuan artinya di pertanyakan apakah betul survei itu memang didasari oleh niat tulus untuk memotret aspirasi masyarakat yang di wakili beberapa kelompok tertentu dalam masyarakat, ataukah mewakili kepentingan," tambahnya.