Sejauh Mana Politik Dinasti Terhadap Demokrasi RI? Pertanyaan Ini Muncul Usai Gibran Bisa Nyapres

Ramadhan LQ | 19 Oktober 2023, 08:00 WIB

AKURAT.CO Ramai soal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang punya pintu masuk menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Pintu masuk untuk Gibran tercipta karena putusan Mahkamah Konstitusional (MK) yang memutuskan batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun, kecuali jika sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Dengan putusan MK terbaru ini, banyak kalangan masyarakat Indonesia yang berpendapat bahwa masuknya Gibran akan menjadi babak baru politik dinasti di Indonesia.

Baca Juga: Airlangga: Gibran Cocok Pakai Jaket Kuning, Apalagi Under 40

Lalu, mengapa banyak masyarakat yang resah dengan kehadiran dinasti politik di Indonesia?

Secara undang-undang, adanya dinasti politik diperbolehkan. Tetapi di sisi lain, dinasti politik memiliki banyak dampak negatif jika terus berjalan di Indonesia dan banyak penguasa yang menjalankannya.

Dampak dinasti politik terhadap demokrasi Indonesia

Mengutip dari beberapa sumber, dinasti politik dapat melanggengkan kekuasaan segelintir orang.

Hal ini disebabkan praktik dinasti poltik banyak yang mengutamakan popularitas da kekayaan dibandingkan kapabilitas politisi yang lain.

Sehingga fenomena ini menciptakan sistem kekuasaan dan hak istimewa bagi seseorang dengan latar belakang keluarga politik dan mempersempit kesempatan individu yang memiliki kapabilitas namun di luar keluarga politik.

Baca Juga: Urang Banten Bergerak Siap Menangkan Gibran Jadi Wapres

Praktik dinasti politik cenderung membuka celah terjadinya korupsi dan nepotisme yang berujung penyalahgunaan kekuasaan.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan sistem dinasti poltiki yang mengutamakan hubungan pribadi dan melemahnya kontrol kekuasaan dan tidak efektif.

Hal ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kemiskinan yang parah.

Jika posisi politik di Indonesia terus menerus didominasi oleh anggota keluarga politisi yang sama, maka sejalan dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

Sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem presidensial, bukan sistem monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan sebelumnya.

Demi keberlangsungan nilai-nilai demokrasi di Indonesia diperlukannya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam mengawasi aktivitas politik. Sehingga praktik dinasti politik di Indonesia dapat diselesaikan.[]

#jokowi #mk #politik dinasti #gibran