Pemilu 2024 Rekonsiliasi Semu

AKURAT.CO Pemilu 2024 bagi sejumlah kalangan menjadi istimewa lantaran diwarnai rekonsiliasi. Dulu lawan kini menjadi kawan. Situasi ini selalu berulang dalam setiap suksesi, menjadi bukti rekonsiliasi yang digaungkan bukan berkah terselubung.

Peneliti BRIN, Lili Romli menganggap, rekonsiliasi yang digaungkan menjadi semu karena tercipta bukan untuk kepentingan umum (res publica), melainkan berebut kekuasaan. Merapatnya pihak yang dulu berseberangan sebenarnya biasa saja.

“Saya kira mereka mendekat karena faktor kepentingan dan kekuasaan, bukan ajang rekonsiliasi,” kata Romli, di Jakarta, Sabtu (9/9/2023).

Baca Juga: Demokrat Optimis Rekonsiliasi Megawati-SBY Sesuai Harapan

Munculnya istilah rekonsiliasi yang mewarnai perkembangan politik terakhir dimulai ketika Prabowo menerima tawaran Jokowi bergabung dalam kabinet, selepas Pilpres 2019. Belakangan terminologi rekonsiliasi muncul menjelang Pemilu 2024.

Merapatnya para aktivis dan tokoh militer mendukung Prabowo Subianto, peluang bersatunya Megawati-SBY hingga harmoninya relasi PKB-PKS dianggap menjadi indikator, Pemilu 2024 menjadi ajang rekonsiliasi. Romli menganggap argumen tersebut keliru.

Dia menilai perbedaan sikap politik merupakan hal biasa dalam perebutan kekuasaan. Pada masa awal kemerdekaan, beda pilihan politik tidak melunturkan persahabatan di antara para pendiri bangsa.

Baca Juga: Koalisi Besar Sejalan Dengan Ide Rekonsiliasi Partai Gelora

Seharusnya para politisi sekarang ini meneladani karakter para pendiri bangsa, pada praktik percaturan terkini. Pertarungan kekuasaan tak harus berakhir dengan perpecahan yang berkepanjangan, lalu memunculkan istilah rekonsiliasi ketika mereka sudah memiliki kepentingan yang sama.

“Mestinya perbedaan pilihan politik suatu yang biasa. Bukan sesuatu yang hitam-putih, jika masing-masing, betul-betul untuk kepentingan umum, res publica. Bukan hasrat kekuasaan,” tuturnya.

Baca Juga: Dua Pasang Capres Bisa Menjawab Rekonsiliasi Nasional

Istilah rekonsiliasi, kata Romli, terlalu mahal dijadikan jargon dalam perebutan kekuasaan. Dirinya meragukan rekonsiliasi yang digaungkan banyak kalangan belakangan ini sejalan dengan maknanya karena pada dasarnya, mereka hanya berupaya merebut kekuasaan.

“Rekonsilisiasi muncul karena ada kepentingan politik. Mestinya bukan itu, meski ada perbedaan mereka tetap bersahabat, seperti diteladani oleh para pendiri bangsa. Ini bukan kebangsaan tetapi riil politik,” kata dia.