Golkar Apresiasi Langkah Prabowo Bawa Indonesia Gabung Board of Peace

Atikah Umiyani | 6 Februari 2026, 23:13 WIB

AKURAT.CO Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai keputusan tersebut mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berakar kuat pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Idrus menyampaikan, sebagaimana ditegaskan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, keputusan Indonesia menerima tawaran bergabung dengan BoP merupakan langkah yang matang dan terukur.

“Berkait dengan mengapa Indonesia menerima tawaran masuk ke dalam BoP, Bung Bahlil meyakini Presiden Prabowo sudah memikirkannya secara matang. Ini bukan keputusan reaktif,” ujar Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Menurut Idrus, keberpihakan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta mengakhiri konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza bukanlah sikap pragmatis jangka pendek, melainkan bagian dari tujuan strategis yang bersifat konstitusional.

Ia merujuk pada Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan serta mandat Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Politik luar negeri Indonesia tidak bersifat pasif atau netral semata. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah ditegaskan bahwa Indonesia berpihak pada nilai-nilai konstitusi,” jelasnya.

Idrus menilai kebijakan multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Ia juga menepis anggapan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian berarti tunduk pada kepentingan negara besar.

“Bebas aktif bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa hadir di semua forum dan kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” tegas Idrus.

Menurutnya, relasi internasional harus dibangun atas dasar kemitraan, bukan permusuhan. Seluruh negara perlu diposisikan sebagai kawan dan mitra strategis.

Secara umum, Dewan Perdamaian bertujuan mengawasi dan mengimplementasikan 20 poin rencana perdamaian Gaza, yang mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera, hingga program rekonstruksi wilayah konflik.

Di tengah kekhawatiran dominasi Amerika Serikat, Idrus menilai Indonesia memiliki posisi strategis di dalam BoP.

Indonesia berpotensi memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang bersama negara-negara Muslim berpengaruh lainnya seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar.

“Kehadiran Indonesia berpotensi mencegah BoP hanyut dalam keputusan sepihak satu blok, serta mendorong pertimbangan yang lebih adil dan berimbang bagi kepentingan Palestina,” pungkasnya.