Tim Hukum RIDO Desak DKPP Beri Sanksi Anggota KPU DKI Jakarta

AKURAT.CO Tim Hukum pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang dipimpin oleh Muslim Jaya Butarbutar mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi tegas kepada Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Desakan ini muncul setelah pihaknya mengadukan jajaran KPU DKI Jakarta karena dinilai tidak profesional dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada DKPP untuk menentukan sanksi apa yang pantas bagi mereka,” ujar Muslim kepada wartawan di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Muslim menegaskan, keputusan sanksi tergantung pada bukti-bukti yang diserahkan.

Baca Juga: Rekapitulasi KPU Pilgub Jakarta 2024 Wilayah Jakarta Barat

Ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa DKPP dapat memberikan sanksi berat, termasuk pemberhentian dari jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

“Kalau terbukti melanggar kode etik, ada aturannya. Mulai dari peringatan ringan hingga pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Tim Hukum RIDO telah melaporkan 12 orang ke DKPP, termasuk Ketua KPU DKI Jakarta, anggota KPU provinsi, serta Ketua dan anggota KPU Jakarta Timur.

Mereka menilai, jajaran KPU tidak profesional dalam penyelenggaraan Pilkada, khususnya terkait distribusi berkas pemberitahuan C6 yang tidak merata.

Menurut Muslim, banyak masyarakat yang tidak menerima berkas C6, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dalam pemilu yang berlangsung pada 27 November 2024.

Ia juga menduga, pemilih yang tidak menerima C6 sebagian besar adalah pendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

“Banyak laporan yang masuk ke kami dari masyarakat yang mencintai RIDO. Mereka mengadu karena tidak menerima C6 pemberitahuan,” ungkap Muslim.

Muslim menambahkan bahwa distribusi berkas C6 yang tidak merata berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pencoblosan.

Hal ini dianggap sebagai indikasi ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu.

“Kami telah mendata semua laporan yang masuk. Masalah ini menunjukkan ketidakseriusan penyelenggara dalam memastikan partisipasi masyarakat,” tambahnya.

Muslim menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada DKPP. Ia berharap DKPP dapat menjalankan tugasnya secara adil dan profesional, serta memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang terbukti.

“Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Jika mereka terbukti melanggar kode etik, kami berharap DKPP memberikan keputusan yang sesuai,” pungkasnya.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemilu ke depan berjalan lebih baik dan adil bagi semua pihak.