PDIP Ungkap Keterlibatan Parcok, Terutama di Pilkada Sumut 2024

AKURAT.CO PDI Perjuangan mengungkap adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, Jokowi mencoba memakai partai cokelat atau parcok untuk pemenangan kandidat tertentu di pilkada Serentak 2024.

Menurutnya, parcok belakangan bergerak masif di Sumatera Utara demi menahan gerak politik kandidat calon gubernur Edy Rahmayadi.

Baca Juga: Pramono Anung Disebut Hindari Ekspos Dukungan PDIP dan Megawati untuk Tarik Pemilih Anies

"Jadi, keterlibatan partai cokelat itu nyata di Sumatera Utara. Kami sangat khawatir, sangat prihatin dengan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edy Rahmayadi yang diblok sedemikian rupa, sehingga untuk dana saksi saja itu tidak tersedia," kata Hasto kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2024).

Ia berharap keberpihakan parcok segera dihentikan, utamanya dalam memenangkan pasangan calon tertentu.

"Jadi, di Sumut jangan sampai hanya karena menantu Pak Jokowi maju, saudara Bobby Nasution, lalu segala cara dipakai. Padahal, kita lihat bagaimana untuk menyelesaikan Lapangan Merdeka yang sangat patriot pun sekarang menjadi berantakan, kemudian gelanggang remaja juga berantakan, tidak bisa diselesaikan. Ada persoalan moral," beber Hasto.

Baca Juga: Sekjen PDIP: Megawati Sering Berdzikir untuk Kemenangan Pramono-Rano

"Itu jangan ditutup-tutupi dengan cara politik kekuasaan. Biarkan rakyat menyampaikan secara bebas kehendakanya, tanpa perlu intervensi," katanya menambahkan.

Hasto meminta kader PDIP di berbagai provinsi tidak takut menghadapi tekanan parcok karena rakyat punya kedaulatan dalam menentukan pemimpinnya.

"Jadi, buat kader-kader Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Sulawesi Utara jangan takut dengan kepungan. Kita percaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat punya hati nurani," katanya.

Baca Juga: PDIP Tak Gentar Meski Jokowi Dukung Ridwan Kamil

Toh, para tokoh agama dan akademisi belakangan berani bersuara kritis dengan mengedukasi rakyat, agar tidak memilih pemimpin berdasarkan uang.

"Kami mengapresiasi terhadap pendapat para tokoh-tokoh agama yang mengedukasi rakyat untuk tidak mudah tergoda. Ya, oleh money politics dan beras yang kemudian tampaknya indah sesaat, tetapi di belakang kemudian bisa menciptakan kesengsaraan," jelas Hasto.